Impian untuk bekerja di pusat-pusat industri maju dunia kini bukan lagi sekadar angan-angan bagi generasi muda di Kota Baja.
Kehadiran Banten Migrant Center yang baru saja diresmikan melalui kerja sama Pemerintah Provinsi Banten dan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) di SMK YPKS Cilegon, Senin (15/6/2026), menjadi suntikan optimisme luar biasa bagi para siswa vokasi yang membidik karier internasional.
Bagi para pelajar, pusat layanan terpadu ini bukan sekadar urusan birokrasi pemerintahan, melainkan jaminan keamanan yang mampu meluluhkan kekhawatiran orang tua mereka untuk melepas anak-anaknya merantau ke luar negeri.
Dinda Aisyah Putri, siswi Kelas XI SMK YPKS Kota Cilegon, secara terbuka membagikan resolusi kariernya untuk 3 hingga 5 tahun ke depan.
Meski berencana melanjutkan kuliah terlebih dahulu di Universitas Indonesia (UI) mengambil jurusan Ilmu Komunikasi, Sastra Prancis, atau Hubungan Internasional, target akhir Dinda adalah menembus dunia kerja di Paris, Prancis.
"Untuk resolusi kerja ke depannya, pastinya pengen banget bisa ke luar negeri. Tapi melihat realita yang ada, saya akan mencari pengalaman dulu di Indonesia 1 sampai 2 tahun untuk banyak belajar," kata Dinda.
Dinda mengakui, keberadaan Migrant Center sangat membantu meyakinkan arah masa depannya.
"Untuk bisa mewujudkan mimpi, kita tidak hanya butuh skill, tapi juga kualitas dan kepercayaan yang diberikan negara kepada kita. Ketika negara sudah memberikan sesuatu yang cukup meyakinkan, pastinya orang-orang di sekitar kita, seperti orang tua, akan ikut mendukung dan memberikan support," tambahnya dengan antusias.
Optimisme serupa juga terpancar dari Darielle Ziggy, siswa Kelas X SMK YPKS, yang mengaku tertarik untuk melanjutkan studi dan berkarier di Jepang atau Jerman setelah lulus nanti karena kemajuan industri dan infrastrukturnya.
"Banten Migrant Center keren buat melindungi semua pekerja yang ada di luar negeri supaya semua pekerja sejahtera, selamat, sehat sentosa," ungkapnya
Di lokasi yang sama Petra Sugesti, siswa Kelas XI, juga menjatuhkan pilihannya pada Jerman sebagai destinasi impian.
Menurutnya, program ini membuat langkah menuju pasar kerja internasional terasa jauh lebih aman bagi pekerja migran.
Komitmen Kementerian P2MI: Lindungi dan Tingkatkan Kualitas Pekerja
Merespons antusiasme tinggi dari para siswa, Kementerian P2MI menegaskan komitmennya untuk hadir memberikan pelindungan menyeluruh sekaligus membuka peluang kerja seluas-luasnya di sektor formal internasional.
Penandatanganan MoU dan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi payung hukum penting dalam sinergi penyelenggaraan penempatan dan pelindungan pekerja migran asal Provinsi Banten agar terhindar dari jalur non-prosedural.
Direktur Dirjen Promosi dan Pemanfaatan Peluang Kerja Luar Negeri Kementerian P2MI, Dwi Setiawan Susanto, mengungkapkan bahwa Banten menjadi model pertama di Indonesia yang mengintegrasikan pemerintah daerah, universitas, SMK, hingga BUMN dalam satu ekosistem pekerja migran.
"Ini yang pertama, bagaimana ekosistem yang dibangun terintegrasi. Tidak hanya dengan universitas, tapi juga SMK dan BUMN," kata Dwi.
Dwi menegaskan, pemerintah kini tengah menggeser paradigma pekerja migran Indonesia dari sektor domestik menuju sektor pekerja terampil (skilled worker).
Terlebih, peluang kerja luar negeri semakin terbuka lebar seiring meningkatnya kebutuhan tenaga kerja global akibat fenomena penuaan populasi (aging population) di sejumlah negara maju.
"Kita punya lima sektor keunggulan, mulai kesehatan, hospitality, manufaktur, konstruksi sampai pertanian. Indonesia punya kapasitas kompetensi sejauh sistemnya sama-sama kita bangun. Indonesia punya bonus demografi sehingga anak-anak muda punya pilihan berkarier lintas negara dengan skill dan bahasa internasional," jelas Dwi.
Solusi Lapangan Kerja dan Ketegasan Pelindungan Hukum Pemprov Banten
Gubernur Banten, Andra Soni, menyatakan antusiasme besarnya terhadap kehadiran pusat layanan terpadu ini sebagai bagian dari komitmen daerah menyerap angkatan kerja secara maksimal, sekaligus menyelaraskan dengan target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen dari Presiden.
"Tantangan kita adalah bagaimana membuka lapangan pekerjaan sebesar-besarnya. Bukan berarti kita tidak mampu membuka lapangan pekerjaan di Provinsi Banten, insya Allah dengan niat kita menata kembali pertumbuhan ekonomi kita," ujar Andra Soni.
Gubernur juga memaparkan tren positif pertumbuhan ekonomi Banten yang merangkak naik dari 4,79 persen pada tahun 2024 menjadi 5,37 persen pada tahun 2025.
Mendukung hal tersebut, Kepala Disnakertrans Provinsi Banten, Septo Kalnadi, menyebutkan laju angkatan kerja lokal saat ini memang terbatas untuk menyerap seluruh lulusan di internal daerah.
Melalui Banten Migrant Center, pemerintah membuka lebar peluang kerja formal ke luar negeri yang aman dan prosedural.
Namun, Septo tidak menampik adanya tantangan berat di lapangan, terutama dalam menangani kasus hukum dan memberikan pelindungan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) non-prosedural yang terjebak di luar negeri.
Pihaknya bersama BP3MI terus berkomitmen melacak keberadaan para pekerja ilegal tersebut, termasuk berkoordinasi dengan kedutaan besar untuk memulangkan warga Banten yang nekat berangkat mandiri ke Timur Tengah.
Tantangan yang jauh lebih pelik dihadapi Pemprov Banten saat menangani kasus hukum PMI non-prosedural di kawasan rawan konflik seperti Kamboja dan Vietnam.
Septo membeberkan bahwa para pekerja ilegal di sana kerap terjebak di zona berbahaya yang dikuasai jaringan kejahatan internasional (Golden Triangle).
"Kawasan tersebut merupakan zona dengan risiko keamanan yang sangat tinggi sehingga otoritas penegak hukum setempatpun memiliki keterbatasan untuk melakukan intervensi langsung, tetapi kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan perlindungan," tegas Septo
Sebagai langkah preventif ke depan, BP3MI dan Pemprov Banten akan memperketat pengawasan sejak hulu untuk memonitor apabila terjadi indikasi Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
Di samping pengawasan ketat, pemerintah juga memberikan fasilitas berupa dispensasi paspor gratis bagi pekerja baru guna mendorong mereka menempuh jalur resmi yang aman, sehat, dan sejahtera.
