Upaya penyelamatan aset milik daerah agar tidak bermasalah hukum perlu dilakukan 10 tinjauan permasalahan dalam pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD).
Sepuluh indikator yang harus diperhatikan dalam pengelolaan BMD agar tidak berdampak terhadap permasalahan hukum, diantaranya melakukan perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, penghapusan, penatausahaan, serta pembinaan pengawasan dan pengendalian.
Sepuluh permasalahan itu harus diperhatikan oleh masimg-masing pemerintah daerah dalam pengelolaan BMD perspektif Aparat Penegak Hukum (APH)
"Ayo kita bersama-sama sukseskan indeksasi pengelolaan aset," Kata Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron usai menghadiri Rakornas Pengukuran indeks pengelolaan BMD Pemerintah Daerah Tahun 2024 di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) Jl. Kuningan Persada Jakarta Selatan, Rabu (3/7/2024).
Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK RI, Didik Agung Widjanarko mengatakan, penghitungan indeks pengelolaan BMD KPK RI telah dimulai dari tahun 2023 lalu yang merupakan bagian dari pelaksanaan peningkatan kinerja pengelolaan BMD.
Masih di tahun 2023, KPK RI bersama Kemendagri telah melakukan penyusunan regulasi tata cara penghitungan indeks.
KPK telah mendorong pengukuran indeks pada 10 pemerintah daerah sebagai bentuk penajaman MCP pada area pengelolaan BMD.
Selanjutnya, di tahun 2024 ini KPK kembali bersinergi dengan Kemendagri untuk melakukan penghitungan indeks pengelolaan BMD kepada 100 pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota.
"KPK RI berharap kepada seluruh jajaran pemerintah daerah agar terus konsisten dalam komitmen pencegahan tindak pidana korupsi,” tutupnya.
Sumber: Press Release Adpimpro Setda Provinsi Banten
