Gubernur Banten Andra Soni mengatakan, keluarga menjadi organisasi paling dasar yang harus menjadi perhatian dalam setiap kebijakan pemerintah. Menurutnya, keberhasilan program ditentukan oleh ketangguhan keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat.
"Jadi segala kebijakan dan program itu akan terlaksana dengan baik bilamana kita memiliki keluarga-keluarga yang tangguh," ungkap Andra Soni dalam Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Program Bangga Kencana Provinsi Banten di Pendopo Gubernur, KP3B Curug, Kota Serang, Rabu (1/4/2026).
Program Bangga Kencana dapat berkolaborasi lintas sektor termasuk dengan Tim Penggerak PKK dalam upaya peningkatan kualitas keluarga. Khususnya, dalam pemenuhan layanan kesehatan ibu hamil dan penguatan program keluarga berencana.
"Dan saya yakin dan percaya bahwa harta yang paling berharga adalah keluarga," katanya.
Pasca Rakorda ini, ia berharap seluruh pemangku kepentingan terhadap upaya kesejahteraan keluarga dapat memperkuat koordinasi dan kolaborasi serta langsung mengimplementasikan program di lapangan agar berdampak nyata bagi masyarakat.
"Semoga Rakor kita ini bermanfaat dan juga berdampak melalui implementasi di lapangan," katanya.
Selain itu, Andra Soni menuturkan, berbagai program prioritas seperti Sekolah Rakyat, Koperasi Merah Putih dan Makan Bergizi Gratis (MBG) pada dasarnya menyasar keluarga. Oleh karena itu, penguatan peran keluarga dinilai menjadi kunci program-program tersebut berjalan efektif dan berkelanjutan.
Potensi besar program MBG di Provinsi Banten, menurutnya tidak hanya berdampak pada peningkatan gizi masyarakat, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Ia mengatakan keberadaan dapur MBG yang melayani jutaan warga Banten akan menciptakan efek berganda (multiplier effect), termasuk mendorong sektor pertanian dan peternakan.
"Program ini harus kita kawal, kebijakannya sudah benar dan implementasinya kita jaga dan kita awasi bersama," imbuhnya.
Pada kesempatan itu, gubernur mengajak seluruh kepala daerah kabupaten dan kota untuk terus memperkuat koordinasi dan kolaborasi dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan ke depan.
“Seberat apa pun tantangan yang dihadapi, kita harus yakin bisa melewatinya dengan koordinasi yang kuat, kolaborasi yang solid, dan kesabaran dalam menghadapi tekanan,” katanya.
Sementara, Deputi Bidang Bina Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KBKR) Kemendukbangga/BKKBN Wahidin mengatakan, Rakorda Program Bangga Kencana menjadi langkah strategis dalam menyinkronkan pelaksanaan program antara pemerintah pusat dan daerah.
“Rakorda ini adalah langkah awal dari sebuah siklus program. Kita mulai dari koordinasi untuk memastikan siapa mengerjakan apa sehingga semua terkoordinasikan,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa hasil Rakorda harus langsung ditindaklanjuti di lapangan. Arah kebijakan program saat ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto yang menitikberatkan pada penguatan sumber daya manusia dalam menyambut bonus demografi dan Indonesia Emas 2045.
“Kami menerjemahkan visi yang fokus pada SDM, termasuk melalui transformasi kelembagaan dan dukungan program prioritas. Kami juga menilai terdapat strategi kapitalisasi bonus demografi yang harus menjadi perhatian, di antaranya terkait investasi SDM, pasar kerja, sistem pensiun dan satu data," imbuhnya.
Dalam laporannya, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Banten Yuda Ganda Putra menyampaikan capaian pelaksanaan Program Bangga Kencana di Provinsi Banten sepanjang tahun 2025. Program ini menunjukkan hasil yang baik, di antaranya dari aspek pengendalian penduduk mencapai total fertility rate (TFR) 1,97 dengan standar di angka 2,01, kemudian dari aspek pembangunan keluarga melalui indeks pembangunan keluarga di angka 64,8 dengan nilai sangat baik.
“Tentu keberhasilan ini tidak lain adalah hasil orkestrasi dari Pak Gubernur, Pak Bupati/Wali Kota, beserta seluruh jajaran mitra kerja,” katanya.
Pelaksanaan Rakorda ini juga merupakan bagian dari amanat regulasi sekaligus forum strategis untuk memperkuat sinergi. Serta bagian dalam penguatan sumber daya manusia sesuai arah kebijakan nasional.
"Alhamdulillah Provinsi Banten sudah berhasil 100 persen untuk menyusun peta jalan pembangunan kependudukan, mudah-mudahan rakor ini menjadi satu hal yang bisa menguatkan inisiatif kita dalam menguatkan program kerja untuk melayani masyarakat di Provinsi Banten ini,” pungkasnya.
Sebagai informasi, pada kesempatan itu Gubernur Banten Andra Soni juga menerima apresiasi dari Kemendukbangga/BKKBN atas Penyusunan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) di Provinsi Banten. Selanjutnya penghargaan juga diberikan kepada kepala daerah atas capaian pelaksanaan program Bangga Kencana yang sudah dilaksanakan sepanjang 2025.
