Porto
  • Profil Provinsi
    • Sejarah Banten
    • Geografi
    • Demografi
    • Arti Lambang
    • Kebudayaan
  • Profil Pemerintah
    • Profil Pimpinan dan Pegawai
    • Visi dan Misi Provinsi Banten
    • Struktur Organisasi
    • Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
    • Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN)
  • Informasi Publik
    • Informasi Publik
    • Daftar Informasi Publik
    • Permohonan Informasi
    • Keberatan Informasi Publik
    • Standar Pengumuman Informasi
  • Berita Update
    • Press Release
    • Gallery Video
    • Artikel
  • Pengumuman
    • Seleksi Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi Banten Tahun 2023 - 2027
  • IPKD
    • 2023
    • 2024
    • 2025
  • SAKIP
    • Pedoman SAKIP
    • RPJPD
    • RPJMD
    • RKPD
    • LPPD
    • LKPD
    • PERKIN GUBERNUR
    • Indikator Kinerja Utama (IKU)
    • Pengadaan Barang dan Jasa Strategis

Pj Gubernur Banten Al Muktabar Sampaikan Nota Pengantar Raperda Pertanggungjawaban ABPD 2022

Pj Gubernur Banten Al Muktabar Sampaikan Nota Pengantar Raperda Pertanggungjawaban ABPD 2022

 20 Jun 2023   426 dilihat
Sumber Gambar :

Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar menyampaikan Nota Pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022 ke DPRD Provinsi Banten, Selasa (20/6/2023). Nota pengantar yang disampaikan dalam Rapat paripurna DPRD Provinsi Banten itu menjadi basis dasar pembahasan Panitia Khusus (Pansus) DPRD Banten untuk kemudian disahkan menjadi Perda.

Hal itu sejalan dengan Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 320 ayat (1) dan (4).

Pasal tersebut mengamanatkan, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) paling lambat enam bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Kemudian dibahas bersama DPRD untuk mendapat persetujuan bersama. Selanjutnya Pasal 320 ayat (5) menegaskan bahwa persetujuan bersama rancangan Peraturan Daerah dilakukan paling lambat tujuh bulan setelah tahun anggaran berakhir.

“Sebagaimana kita ketahui bersama, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Banten Tahun Anggaran 2022 telah disampaikan pada tanggal 11 April 2023 yang lalu dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Banten. Syukur Alhamdulillah kita kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk yang ketujuh kalinya,” kata Al Muktabar. 

Capaian opini WTP itu, lanjut Al Muktabar, tentunya merupakan keberhasilan bersama seluruh jajaran Pemprov Banten dengan seluruh anggota DPRD Provinsi Banten. 

“Berdasarkan hal tersebut, kami dapat menyampaikan Raperda Pertanggungjawaban APBD ini lebih cepat dari amanat yang tercantum pada ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pertanggungjawaban pelaksanaan APBD,” ujarnya.

Dikatakan Al Muktabar, terhadap rekomendasi-rekomendasi yang disampaikan dalam LHP BPK-RI itu, Al Muktabar telah menyusun rencana aksi (action plan) untuk menindaklanjutinya. Tidak sampai disitu, dirinya juga telah menginstruksikan Kepala Perangkat Daerah terkait agar segera menyelesaikan tindak lanjut rekomendasi temuan dimaksud sebelum batas waktu yang diberikan oleh BPK-RI.

“Itu harus segera ditindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi yang diberikan BPK-RI,” pungkasnya.

Diungkapkan Al Muktabar, laporan keuangan yang disajikan dalam nota pengantar ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yang didalamnya memuat tujuh jenis laporan seperti laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, neraca, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

Bagikan Artikel

Anda dapat menyiarkan ulang, menulis ulang, dan atau menyalin konten ini dengan mencantumkan sumber bantenprov.go.id

  Facebook   Twitter   Whatsapp
  • Kabar Populer
  • Kabar Terkini
  • Gubernur Banten Andra Soni Tetapkan UMP 2027 Sebesar Rp3,37 Juta, Naik 8,77 Persen
  • Gubernur Banten Andra Soni Dorong Lahirnya Inventor Baru di Forum Bisnis Paten Indonesia 2026
  • Familiar Trip Menyusuri Pesona Banten: Dari Eduwisata Bukit Sinyonya hingga Mempelajari Kearifan Lokal Baduy
  • Gubernur Banten Andra Soni: PT ABM Terus Bertransformasi Jadi BUMD Produktif, Jalin Kemitraan dengan PT CJ Foods Indonesia
  • Bagikan Bansos di Tangerang, Gubernur Banten Andra Soni Sekaligus Kampanyekan Sekolah Gratis
  • Respons Cepat Kebakaran Permukiman Baduy, Gubernur Andra Soni Kerahkan OPD dan Logistik Darurat
  • GAW dan IMOS 2026 Digelar di Tangerang, Wagub Banten Optimistis Gairahkan Pasar Otomotif
  • Gubernur Banten Andra Soni Tetapkan UMP 2027 Sebesar Rp3,37 Juta, Naik 8,77 Persen
  • Kunjungi Banten Lama, Gubernur Banten dan Kapolri Berziarah ke Makam Sultan hingga Salat Jumat Bersama Masyarakat
  • Sinergi Pemprov Banten dan Polri Melalui Poliran, Perluas Kesempatan Kerja dan Jaga Kondusivitas Wilayah
Statistik Kunjungan

Pengunjung Hari ini: Loading...
Pengunjung Kemarin: Loading...
Pengunjung Bulan ini: Loading...
Total Hits: Loading...
Statistik Kunjungan Bantenprov.

Kabupaten/Kota
  • Kota Tangerang
  • Kota Tangerang Selatan
  • Kota Serang
  • Kab. Pandeglang
  • Kota Cilegon
  • Kab. Lebak
  • Kab. Tangerang
  • Kab. Serang
Popular Links
  • Press Release
  • Struktur Organisasi
  • Gallery Video
  • Kebudayaan
  • Permohonan Informasi
Hubungi Kami
  • Alamat:
    Jl. Syech Nawawi Al-Bantani No.1, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)
    Kecamatan Curug, Kota Serang, Provinsi Banten.
  • admin@bantenprov.go.id
  • Senin - Jumat 9.00 - 17.00

Provinsi Banten © 2023. All Rights Reserved.