Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar mengatakan guna mewujudkan pelayanan publik yang baik dan unggul, maka dibutuhkannya birokrasi yang profesional dan dapat akrab dengan berbagai perkembangan yang terjadi kedepannya.
Demikian hal itu disampaikan Al Muktabar usai mengikuti Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) 2023 yang dibuka langsung oleh Presiden Joko Widodo di Hotel Mercure Ancol, Jakarta, Selasa (3/10/2023).
Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung, Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, dan Ketua Dewan Pengurus Nasional Korpri Zudan Arif Fakrulloh.
"Tadi disampaikan Pak Presiden bahwa birokrasi adalah mesin penggerak pemerintahan, oleh karena itu birokrasi diminta untuk profesional serta akrab dengan perkembangan zaman dan teknologi," ungkap Al Muktabar.
"Tidak hanya itu, pak Presiden juga menekankan agar birokrasi terus berinovatif, dan pada dasarnya Pemprov Banten telah menjalankan itu," sambungnya.
Selain itu, kata Al Muktabar, Bapak Presiden Joko Widodo menekankan agar sektor pembiayaan dapat benar-benar digunakan pada skala prioritas, diantaranya terkait infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.
"Itu semua harus digerakkan dengan roda birokrasi yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel," katanya.
Dikatakan, pada dasarnya yang disampaikan Presiden Joko Widodo telah diupayakan semaksimal mungkin dilaksanakan di Provinsi Banten. Mulai dari rancangan rencana pembangunan dan prioritas utama dalam rangka reformasi birokrasi tematik telah diarahkan pada penanganan stunting, kemiskinan ekstrem, pengendalian inflasi, peningkatan investasi dan digitalisasi pemerintahan.
"Kuncinya lima hal itu, dan kita akan terus upayakan untuk mendapatkan capaian yang terbaik," imbuhnya.
Sementara, dalam sambutannya Presiden Joko Widodo menyampaikan dengan memiliki anggota yang mencapai 4,4 juta jiwa, Korpri adalah kekuatan besar penentu kemajuan bangsa.
"Partai boleh banyak tapi yang melaksanakan dan yang menentukan tetap Korpri, karena yang menjalankan apapun yang ada di pemerintahan itu Korpri," ujarnya.
Presiden juga mengibaratkan, birokrasi sebagai mesin yang menggerakkan kendaraan pemerintahan. Oleh karena itu, dibutuhkan mesin dengan tenaga yang kuat, efisien, dan adaptif terhadap perubahan serta tantangan global.
“Tidak mudah panas, ngebut tapi adem terus, yang dibutuhkan sekarang itu, dan tahan banting, karena perubahan-perubahan dunia sekarang ini hampir tiap hari selalu berubah,” tandasnya.
