Pemerintah Provinsi Banten bersama 1.200 kapal nelayan dengan 223, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta pemangku kepentingan terkait pembongkaran pagar laut di wilayah perairan Kabupaten Tangerang, Rabu (22/1/2025).
Pembongkaran pagar laut berdasarkan intruksi Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
“Untuk pelaksanaan pembongkaran Pagar Laut sebagaimana diinstruksikan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto dan kemarin oleh Bapak Menteri KKP,” Kata Pj Gubernur A Damenta saat melakukan konferensi pers di atas Kapal Lanal Banten KAL ANYER 1-36-4 di perairan sekitar Pulau Cangkir, Kronjo, Kabupaten Tangerang, Rabu (22/1/2025).
Foto: Biro Adpimpro Setda Provinsi Banten
Pada kesempatan itu, A Damenta bertanya kepada para nelayan apakah bahagia atas pembongkaran pagar laut?
Kemudian para nelayan menyautnya dengan jawaban bahagia atas pembongkaran pagar laut.
Dalam kunjungannya, A Damenta juga memberikan pesan kepqda kepada nelayan dan masyarakat sekitar untuk bekerja dengan baik, menjaga kesehatan dan menjaga keselamatan.
“Kalau ada apa-apa lapor pihak berwajib, jangan bertindak sendiri. Kita hadir di sini untuk nelayan dan menjalankan perintah Bapak Presiden. Terima kasih kepada Bapak Presiden atas perhatiannya kepada nelayan,” ucapnya.
Foto: Biro Adpimpro Setda Provinsi Banten
A Damenta juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkoordinasi dan saling membantu serta bersama dalam melakukan pembongkaran pagar laut atas instruksi Pemerintah Pusat.
Dalam kesempatan tersebut, Danlanal Merak Kolonel Laut (P) Arif Rahman mengatakan, pembongkaran pagar laut terkoordinasi dari pusat.
“Meneruskan Arah Bapak Presiden dan perintah Bapak Panglima TNI dan Bapak Kasal. Unsur TNI diperintahkan untuk membantu kesulitan rakyat yang ada di sekitarnya,” ucapnya.
Sebagai informasi, dalam pembongkaran pagar laut A Damenta juga didampingi oleh Pj Bupati Tangerang, Andi Oni Prihartono, Komandan Pangkalan Angkatan Laut Banten Kolonel Laut (P) Arif Rahman.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten, Eli Susiyanti, Ombudsman Provinsi Banten, Fadli Afriadi, serta pengurus Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Provinsi Banten.
