Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten terus berupaya melakukan langlah-langkah dalam penanganan stunting di Provinsi Banten, diantaranya dengan mengajak semua stakeholder terkait untuk dapat bersama-sama berperan.
Demikian hal tersebut disampaikan Al Muktabar usai menghadiri kegiatan Lokakarya Penanganan Stunting Terpadu dalam rangka upaya percepatan penurunan stunting di Provinsi Banten yang digelar oleh Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) bekerjasama dengan Pemprov Banten yang dilaksanakan secara langsung dan virtual.
"Sebagai ikhtiar kita yang terus kita giatkan dengan menggiatkan berbagai stakeholder untuk kita bisa menurunkan angka stunting di Provinsi Banten seperti yang kita targetkan," ungkap Al Muktabar di Gedung Negara Provinsi Banten, Jln K.H Syam'un No 5, Kota Serang, Sabtu (6/5/2023).
Al Muktabar mengatakan terdapat beberapa langkah pendekatan yang akan dilakukan dalam penanganan stunting di Provinsi Banten, diantaranya meningkatkan kompetensi dan menyelaraskan pemahaman.
"Semua kita upayakan untuk terus-menerus dari langkah kita mengurai dan lakukan penurunan angka stunting," katanya.
"Mudah-mudahan segala ikhtiar kita ini akan lebih mempermudah dan mempercepat kita untuk melakukan pencapaian seperti yang diarahkan oleh Bapak Presiden dalam rangka penanganan stunting," sambungnya.
Dikatakannya, berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) pada tahun 2021 prevalensi stunting di Banten sebesar 24,5 persen. Kemudian di tahun 2022 prevalensi stunting turun menjadi 20 persen atau turun sebesar 4,5 persen dari tahun 2021. Dan saat ini kader-kader PKK dan Posyandu juga terus bergerak untuk membuat laporan terkait data angka stunting disetiap masing-masing daerah.
"Sebenarnya angka stunting itu sudah by name by address dan beberapa waktu yang lalu dengan berbagai pendekatan kita lakukan. Sehingga diharapkan dapat optimal pencapaian target itu, kita upayakan pencapaiannya semaksimal mungkin dengan program-program yang kita kerjakan," imbuhnya.
Tidak hanya itu, pihaknya juga mengajak semua pihak terutama Pemerintah Daerah, Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk dapat menjadi Bapak/Ibu angkat dari anak-anak yang mengalami stunting.
"Jadi programnya itu program yang terintegrasi dan terpadu," tandasnya.
