Gubernur Andra Soni menyatakan komitmennya untuk mendukung Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Cilangkahan. Menurutnya, Cilangkahan yang paling siap.
"DOB Kabupaten Cilangkahan itu terus kita suarakan ke pusat dalam berbagai hal dan kesempatan. Jadi kita terus proaktif mengingatkan terkait pemekaran itu," kata Gubernur Banten Andra Soni saat berdialog bersama Badan Koordinasi Pembentukan Kabupaten Cilangkahan (Bakor PKC) di Gedung Negara Provinsi Banten, Kota Serang, Senin (18/5/2026).
Oleh karena itu, sambil menunggu dibukanya moratorium, saat ini Gubernur Andra Soni fokus pada peningkatan pelayanan dasar dan infrastruktur di wilayah Lebak Selatan. Berbagai program sudah diluncurkan ke daerah yang masuk kawasan Banten bagian selatan itu.
Saat ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten bersama Pemerintah Daerah (Pemda) Lebak terus berupaya membuka akses layanan dasar masyarakat.
Misalnya, di sektor kesehatan saat ini sudah berdiri Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Malingping dan Cilograng untuk pemenuhan layanan kesehatan masyarakat. Kemudian Pemprov Banten juga banyak mengalokasikan anggaran untuk program Bangun Jalan Desa Sejahtera (Bang Andra), pembangunan irigasi sampai program pendidikan gratis untuk SMA, SMK dan SKh swasta.
"Fokus pembangunan kita banyak di wilayah Banten Selatan. Karena kita sadar aksesibilitas di sana harus terus ditingkatkan, sehingga ketika pemekaran itu dilakukan kondisi layanan dasar, infrastruktur dan fasilitas lainnya sudah dalam kondisi baik. Bahkan ke depan saya mempunyai rencana membangun sekolah unggulan berbasis boarding school di sana," pungkasnya.
Gubernur sendiri mengakui bahwa persyaratan administratif terkait DOB Kabupaten Cilangkahan seluruhnya sudah terpenuhi, bahkan sampai tahap keluarnya surat Amanat Presiden (Anpres). Artinya, Cilangkahan itu daerah yang sudah paling siap untuk dimekarkan.
Maka dari itu, Pemprov Banten sudah melakukan perencanaan pemekaran itu ke dalam RPJMD.
"Tentu kita juga tidak bisa berdiam diri begitu saja. Kami bersama seluruh stakeholder serta masyarakat Cilangkahan harus terus melakukan upaya persiapan lainnya secara bertahap. Makanya, saya butuh banyak masukan," katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Ketua Badan Koordinasi Pembentukan Kabupaten Cilangkahan (Bakor PKC) Herry Djuhaeri mengapresiasi langkah aktif yang dilakukan oleh Gubernur Andra Soni dalam memperjuangkan DOB Kabupaten Cilangkahan.
Menurutnya, Kabupaten Cilangkahan sudah layak dimekarkan karena selain wilayahnya yang cukup luas, daerah ini memiliki potensi PAD yang juga cukup besar.
"Insya Allah, kita akan lebih cepat mandiri jika sudah menjadi kabupaten sendiri," katanya.
Selain itu, wacana pemekaran Kabupaten Cilangkahan sejatinya sudah lama diwacanakan bahkan sebelum Banten menjadi provinsi sendiri.
Saat masih tergabung dengan Jawa Barat, wacana pemekaran Kabupaten Malingping sudah muncul. Akan tetapi, dalam perjalanannya yang didahulukan pemekaran Provinsi Banten.
"Saat itu kita berfikir, setelah terbentuknya Provinsi Banten, pemekaran Kabupaten Cilangkahan dilakukan. Tapi ternyata dalam dinamikanya daerah lain terlebih dahulu yang dimekarkan," katanya.
Oleh karena itu, terakhir Herry berharap pemekaran DOB Kabupaten Cilangkahan itu bisa segera terwujud di era kepemimpinan Gubernur Banten Andra Soni.
Apalagi, sebelum menjabat sebagai Gubernur, Andra Soni sudah turut aktif memperjuangkan pemekaran Kabupaten Cilangkahan bersama Bakor PKC.
"Beliau beberapa kali memfasilitasi kami bertemu dengan pimpinan DPR RI," katanya.
