Wagub: Pola Asuh dan Gizi Anak Tentukan Kualitas Bangsa

  • Shiyabatus Sakhowah
  • 84 Views
  • 10 Jul 2018
-

Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy memastikan Pemprov Banten mendukung program pemerintah pusat terkait pola asuh dan pola asupan gizi anak. Menurutnya, Pemprov Banten meyakini pola asuh dan pola asupan gizi anak menentukan kualitas keluarga yang pada gilirannya akan menentukan kualitas bangsa.

“Pembentukan kualitas SDM yang baik bermula dari dalam keluarga. Keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat, meski demikian perannya sangat besar,” kata Wagub dalam sambutannya saat peringatan Hari Keluarga Nasional ke 25 tingkat Provinsi Banten dan Pencanangan Bhakti TNI KB-Kesehatan Terpadu tahun 2017 di halaman SMKN 1 Kragilan, Desa Cisait, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang, Selasa (10/7/2018). Hadir pada acara tersebut Pangdam III Siliwangi Mayjen TNI Besar Harto Karyawan dan Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah.

Dikatakan Wagub, keluarga merupakan sekolah pertama dan utama bagi setiap anak bangsa sebelum terjun ke masyarakat. Keluarga juga pondasi utama dalam membangun sistem dan tatanan sosial sehingga ketahanan keluarga merupakan basis ketahanan nasional.

Wagub menyebut, perubahan lingkungan dan pengaruh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mempengaruhi pola dan gaya hidup modern yang cenderung individualis di masyarakat. “Begitu pula yang terjadi dalam tatanan hidup keluarga, seperti pola interaksi dan komunikasi, baik antar anggota keluarga maupun antar keluarga dengan masyarakat,” imbuhnya.

Wagub mengulas, pola asuh yang diberikan oleh orang tua akan menentukan karakter anak dengan menjalankan 8 fungsi keluarga akan mewujudkan keluarga yang berketahanan dan proses ini dapat dilakukan dalam bentuk pendidikan, pengasuhan, pembiasaan dan penteladanan. Adapun 8 fungsi keluarga itu sendiri terdiri dari fungsi agama, fungsi sosial budaya, fungsi cinta kasih, fungsi perlindungan, fungsi reproduksi, fungsi sosialisasi dan pendidikan serta fungsi lingkungan.

“Dan itu dapat terwujud apabila didukung dengan 4  pendekatan ketahanan keluarga yaitu keluarga berkumpul, keluarga berinteraksi, keluarga berdaya serta keluarga peduli berbagi,” ujarnya.

Selain pola asuh yang diberikan kepada anak, lanjut Wagub, ada hal lain yang juga harus diperhatikan, yaitu dari pola dan asupan makanan terutama dalam hal gizi. Pemerintah, kata dia, telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 42 tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi yang fokus pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).

Diterangkan Wagub, 1000 HPK merupakan masa yang penting untuk pertumbuhan optimal. Kekurangan gizi pada masa ini akan memberikan efek jangka panjang yang sulit untuk diperbaiki seperti terjadi gangguan kognitif yang menyebabkan 7 penurunan kecerdasan dan rentan terhadap penyakit, serta berisiko mengalami penyakit tidak menular (PTM) di saat dewasa.

“Sekali lagi, gerakan ini mengedepankan upaya bersama antara pemerintah dan masyarakat melalui penggalangan partisipasi dan kepedulian pemangku kepentingan secara terencana dan terkoordinasi untuk percepatan perbaikan gizi masyarakat,” kata Wagub seraya menyebut Program Bakti TNI KB Kesehatan Terpadu merupakan suatu program kerja sama semua pihak terkait dengan tujuan pembangunan keluarga dimaksud.

Defency Ratio Banten Aman

Masih terkait itu, Wagub memaparkan, dari jumlah penduduk Banten sebanyak 10.487.655 jiwa terdapat kelompok usia produktif (15 – 64 tahun) sebanyak 7.727.967 jiwa atau 73,69 %. Sedangkan pada kelompok usia non produktif (dibawah 14 tahun dan diatas 65 tahun) sebanyak 2.759.688 atau 26,31 %.

Menurut Wagub, dengan melihat struktur umur tersebut, maka akan nampak bahwa beban ketergantungan (depency ratio) penduduk Banten sebesar 35,71 atau dengan kata lain dari setiap 100 orang produktif menanggung 35-36 orang yang tidak produktif. Kondisi ini dalam demografi disebut dengan bonus demografi yaitu penduduk dengan umur produktif lebih besar sementara usia muda semakin kecil dan usia lanjut belum banyak.

Kata Wagub, bonus demografi dapat menjadi suatu berkah bila melimpahnya jumlah penduduk usia kerja (produktif) akan menguntungkan dari sisi pembangunan sehingga dapat memacu pertumbuhan ekonomi ke tingkat yang lebih tinggi. Imbasnya adalah meningkatnya kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Namun berkah bonus demografi bisa berbalik menjadi musibah jika calon usia produktif memiliki daya tahan dan kemampuan yang rendah sejak awal kehidupannya atau dengan kata lain memiliki kualitas sumber daya manusia (SDM) yang rendah.