Wagub Minta Kemenkumham Kanwil Banten Lakukan Terobosan Pelayanan Warga

-

Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy meminta Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Banten melakukan terobosan dan inovasi dalam menjalankan tugasnya melayani masyarakat Banten di bidang hukum dan HAM. Menurut Wakil Gubernur, warga Banten membutuhkan pelayanan di bidang hukum dan HAM yang bisa dengan mudah diakses, baik secara waktu maupun biaya.

Hal itu disampaikan Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy saat menghadiri acara pisah sambut Kepala Kemenkumham Kanwil Banten di hotel Ratu Ultima Horison, Kota Serang, Senin (16/4/2018). Menurut Wakil Gubernur, apabila sektor-sektor lain saat ini sudah menggunakan berbagai macam aplikasi digital dalam rangka pelayanan publik atau dapat diakses masyarakat secara online. Wakil Gubernur berpendapat bahwa di bidang hukum dan HAM, masyarakat juga sangat membutuhkan inovasi tersebut.

Dalam acara tersebut, diserahterimakan jabatan Kepala Kemekumham Kanwil Banten dari Ajub Suratman kepada Dewa Putu Gede. Ajub berikutnya akan menjabat sebagai Kepala Biro Humas dan Kerjasama Luar Negeri di Kemenkumham. Sementara itu, untuk diketahui Dewa sebelumnya menjabat sebagai Kepala Kemenkumham Kanwil Jogjakarta.

Lebih jauh, Wakil Gubernur meyakini jika Kemenkumham Kanwil Banten sejauh ini juga sudah melakukan peningkatan-peningkatan pelayanannya termasuk mempermudah akses masyarakat melalui platform digital. Namun demikian, Wakiul Gubernur juga meminta hal itu bisa lebih ditingkatkan serta disosialisasikan secara masif sehingga warga Banten bisa mengetahuinya.

Wakil Gubernur memaparkan bahwa kantor Kemekumham di daerah secara garis besar memiliki tiga fungsi pelayanan. Ketiganya adalah yang meliputi bidang pemasyarakatan dengan secara teknis mengelola lembaga-lembaga pemasyarakat, dan bidang keimigrasian, serta bidang pelayanan hukum dan HAM itu sendiri. Terkait bidang pemasyarakatan, Wakil Gubernur menyoroti sejumlah persoalan klasik di lembaga pemasyarakatan di Indonesia yang selama ini terus terjadi, seperti persoalan over capacity dan persoalan masih banyak ditemuinya fakta bahwa lembaga pemasyarakatan justru menjadi tempat yang menyuburkan bisnis narkoba dan penyebaran faham radikalisme.

Wakil Gubernur atas nama Pemprov Banten berharap agar Kemenkumham Kanwil Banten misalnya bisa memiliki terobosan terkait persoalan-persoalan tersebut dan bisa menjadi prototype bagi Kemenkumham Kanwil lainnya di Indonesia.

Sebelumnya, saat membacakan sambutan Gubernur Banten Wahidin Halim dalam acara tersebut, Wakil Gubernur mengatakan, sejalan dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 yang mengamanatkan bahwa Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah memiliki tugas melaksanakan urusan pemerintahan yaitu koordinasi penyelenggaraan pemerintahan antara pemerintah daerah provinsi dengan instansi vertikal dan antar instansi vertikal di wilayah provinsi. Sehingga, kelancaran pelaksanaan tugas dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta stabilitas daerah bagi kelancaran pembangunan daerah dapat terwujud.

Berkenaan dengan hal tersebut, lanjut Wakil Gubernur, Pemprov Banten mengajak Kepala Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Banten yang baru beserta jajaran untuk bersama-sama melakukan pembaharuan, sekaligus menciptakan terobosan inovasi yang mampu memberikan solusi berbagai permasalahan di bidang hukum dan HAM, sebagai upaya bersama untuk memantapkan gerak pembangunan bangsa termasuk di Provinsi Banten. Termasuk dalam kerangka eksistensi untuk mewujudkan masyarakat yang maju, mandiri dan sejahtera.

Wakil Gubernur melanjutkan, hubungan antara Pemerintah Provinsi Banten dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Banten selama ini telah berjalan dengan baik, khususnya dalam pembangunan hukum yang terkait dengan kebijakan pembentukan hukum, keimigrasian, bidang pemasyarakatan serta penguatan dan pelayanan hak asasi manusia.