Keukeuh Ingin Bayari Warga Miskin Berobat, Gubernur Banten Siapkan Pergub

-

SERANG – Gubernur Banten Wahidin Halim mengaku sudah menyiapkan Peraturan Gubernur sebagai dasar hukum yang akan dijadikan acuan dalam menyelenggarakan program berobat gratis bagi warga miskin yang belum menjadi anggota BPJS atau badan penyelenggara jaminan sosial.

Langkah tersebut menurutnya tidak bertentangan dengan regulasi pemerintah pusat tentang penyeleanggaraan JKN atau jaminan kesehatan nasional. Pergub tersebut nantinya akan mengatur terkait pembayaran biaya berobat warga miskin yang tidak ter-cover BPJS di rumah sakit dengan dana APBD.

“Jadi nanti dasarnya Pergub. Pergub-nya sudah kita siapkan,” kata Wahidin, Senin (8/1), usai memimpin rapat bersama pimpinan OPD (organisasi perangkat daerah) yang rutin digelar setiap bulannya sejak Wahidin memimpin Provinsi Banten bersama Wakil Gubernur Andika Hazrumy.

Lebih lanjut Wahidin yang didampingi Andika, mengungkapkan saat ini pihaknya juga tengah menyiapkan draft MoU (memorandum of understanding) terkait pelaksanaan program tersebut antara Pemprov Banten dengan  rumah sakit di Banten yang akan diajak bekerjasama untuk melaksanakan program tersebut. “Teknisnya nanti warga berobat pakai KTP, biayanya nanti Pemprov (melalui APBD) yang bayari ke rumah sakit,” ujarnya.  

Dikatakan Wahidin, pekan ini Pemprov Banten akan membuat perjanjian dengan 128 rumah sakit untuk menerapkan program tersebut. Terkait terobosan pemprov ini, Wahidin yakin hal tersebut tidak bertentangan dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2017 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional. Menurut dia, program berobat gratis menggunakan KTP tersebut dilakukan pemprov  untuk mengakomodasi masyarakat yang belum tercover BPJS. “Pemerintah daerah boleh membantu dalam hal pelayanan kesehatan bagi warganya,” imbuhnya.

Untuk diketahui, Pemprov Banten baru-baru ini menggagas program berobat gratis bagi warga miskin hanya dengan menggunakan e-KTP sebagai pengejawantahan visi-misi keduanya saat kampanye Pilgub Banten 2017 yang  ingin menyediakan layanan kesehatan yang murah dan merata bagi semua warga Banten. Namun demikian, di tengah perjalanan, program tersebut dinilai bertentangan dengan regulasi pemerintah pusat mengenai penyelenggaraan JKN.  (*)