Bertemu APKLI, Wagub Banten Dorong Perda tentang Pedagang Kaki Lima

-

SERANG – Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy akan mendorong pembuatan Peraturan Daerah yang dapat mengatur keberadaan dan pemberdayaan pedagang kaki lima (PKL) di Banten. Keberadaan Perda sebagai landasan hukum yang secara legal akan mengatur keberadaan PKL itu dapat menjadi semacam solusi dari sejumlah dampak negative atau persoalan pedagang kaki lima yang selama ini selalu menyertai kemajuan sebuah daerah.

“Tadi kami berdiskusi tentang perlunya dibuat semacam Perda yang dapat mengatur keberadaan para PKL. Dan Pak Wagub Alhamdulillah mendorong dan berjanji akan mengagendakan pengajuan Perda tersebut untuk dilakukan pembahasan nantinya bersama DPRD,” kata Ketua DPP APKLI (Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia) Ali Mahsun usai mendampingi DPD APKLI Banten beraudiensi dengan Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy di kantor Wakil Gubernur, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Curug, Kota Serang, Senin (13/11).

Dikatakan Ali, keberadaan sebuah perda yang mengatur penataan dan pemberdayaan PKL mutlak diperlukan sebagai landasan hukum yang dapat digunakan pemerintah daerah dalam mengatur dan memberdayakan para PKL. Hal itu menyusul stigma negative PKL selama ini sebagai pembuat kumuh dan kemacetan hampir di setiap daerah yang memiliki tingkat keramaian yang tinggi. Dijelaskan Ali, Perda dimaksud nantinya tidak saja hanya akan mengatur tentang lokasi PKL berdagang, tapi juga akan mengatur masalah waktu berdagang serta legalitas PKL.

“Di Surabaya contohnya, Walikotanya membuat sebuar Perwal (peraturan walikota) yang mengatur PKL boleh berdagang di ruas jalan yang pada jam-jam terttentu memang dikhusukan untuk para PKL. Nah, itu alih-alih membuat kota kumuh, justru malah jadi daya tarik wisatawan,” ujar Ali mencontohkan.

Selanjutnya Ali mengatakan, terkait dengan penetapan lokasi, Perda atau regulasi pemerintah daerah lainnya dapat mendorong revitalisasi pasar-pasar tradisional yang sebelumnya keberadaannya kurang maksimal bagi para PKL, bisa menjadi lebih maksimal, tanpa harus selalu mengalokasikan lokasi baru sebagai tempat relokasi PKL yang belum tentu ramai pengunjung.

Adapun terkait legaliasi, lanjut Ali, pihaknya sudah memulai di DKI Jakarta dengan melakukan pendataan keanggotaan dan memberikan sertifikat kepada anggota yang lolos sertifikasi. “Di Banten dengan jumlah anggota sekitar 900 ribu ke depan kami juga akan melakukan hal tersebut. Basis data ini ke depan diperlukan agar para PKL bisa mengakses program-program bantuan seperti permodalan ataupun perumahan,” katanya.

Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy mengaku menyambut baik gagasan agar Pemprov Banten memiliki Perda yang mengatur tentang penataan dan pemberdayaan kaki lima. Menurut andika, PKL adalah para pelaku UKM yang sejatinya adalah tulang punggung perekonomian daerah. “Jadi alih-alih diperangi, justru mereka harus diberayakan. Dengan Perda ini nanti akan kita mulai,” kata Andika.

Diterangkan Andika, jika PKL sejatinya sebagai sebuah solusi dari persoalan minimnya kesempatan kerja yang di Banten juga sering terdengar terjadi karena berbagai aspek. Merujuk kepada hal itu, Andika mengaku sangat ingin para PKl di Banten dapat berdaya dan meraih kemajuan di bidang usaha. “Kami nanti juga nanti akan bicara dengan pemerintah kabupaten/kota di Banten secara lebih dalam tentang pemberdayaan PKL ini,” ujarnya. (*)