Pemerintah Provinsi Banten Mendorong Pengusaha Konstruksi Untuk Sertifikasi dan Lindungi Pekerja

-
SERANG - Pemerintah provinsi Banten pada era Wahidin Halim - Andika Hazrumy mendorong para pengusaha jasa konstruksi Banten untuk mensertifikasi para tenaga ahli dan tenaga terampil yang bekerja didalam perusahaannya.
 
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah provinsi Banten Ranta Suharta, Kamis (31/8/2017) di Ratu Hotel Kota Serang dalam acara sosialisasi undang-undang nomor 2 tahun 2017 tentang jasa konstruksi dan penandatanganan antara BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Banten dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK).
 
"Percepatan sertifikasi tenaga ahli dan tenaga terampil, itu adalah salah satu hal yang ingin kita capai. Dengan demikian kami mendukung langkah-langkah yang dilakukan oleh pihak LPJK selaku mitra pemerintah," ungkapnya.
 
Dibutuhkannya sertifikasi bagi tenaga ahli dan tenaga terampil jasa konstruksi, merupakan salah satu kewajiban yang tidak bisa dihindari, harus dipenuhi oleh para pengusaha yang ingin ikut dalam lelang proyek-proyek yang ada di Banten.
 
"Jika tidak memiliki sertifikasi itu, meskipun tenaga ahli dan tenaga terampilnya benar memiliki kemampuan, akan terkendala persyaratan. Yang akibatnya pengusaha kita (Banten) tidak memenuhi persyaratan untuk ikut lelang," katanya.
 
Sementara itu, Ketua LPJK Provinsi Banten Hadi Suryadi mengatakan, LPJK bertanggungjawab melakukan pembinaan terhadap asosiasi-asosiasi yang ada di provinsi Banten, membenarkan keadaan itu. 
 
"Banyak sekali pegawai-pegawai tenaga ahli dan tenaga terampil yang tidak memiliki sertifikasi, karenanya kami menghimbau agar para pengusaha jasa konstruksi di Banten, untuk pro-aktif segera mendaftarkan tenaga ahli dan tenaga terampilnya," ungkapnya
 
Untuk menyikapi situasi itu LPJK sendiri sendiri kini membuat terobosan, untuk mempermudah para pengusaha di Banten mensertifikasi tenaga ahli dan tenaga terampilnya, yaitu program Sertifikasi On Site "Sertifikasi on site itu, dilaksanakan dengan cara, ketika proyek sedang berjalan, kami datang ke lokasi melihat langsung keterampilan tenaga-tenaga yang dipakai, jika ketika itu ternyata benar tenaganya memiliki keterampilan yang dibutuhkan, kami akan keluarkan sertifikatnya," jelasnya.
 
"Tolong disampaikan pula, bahwa LPJK juga memantau perusahaan-perusahaan besar yang melaksanakan proyek-proyek strategis nasional, kita akan kontak mereka, dan memeriksa apakah benar tenaga-tenaganya memiliki sertifikasi yang dibutuhkan," tambahnya.
 
Selain mengenai program sertifikasi, mengenai perlindungan tenaga kerja juga menjadi bahasan penting dalam agenda LPJK, karena umumnya pekerja dibidang jasa konstruksi selalu terekspos terhadap bahaya kecelakaan yang menyebabkan cacat permanen, bahkan sampai kematian.
 
"Saya sendiri memiliki lebih dari empat ratus pekerja yang lebih banyak di lapangan. Saya merasa terpanggil untuk memberikan perlindungan terhadap pekerja kami, hanya 16ribu rupiah maksimal perorang perbulannya, tetapi dampaknya luar biasa. Jika terjadi hal yang tidak diinginkan, keluarga pekerja bisa mendapatkan 150juta," ungkapnya.  
 
Ia berharap para pengusaha jasa konstruksi di Banten juga menyadari, betapa pentingnya perlindungan tenaga kerja ini. Dengan demikian tidak ada lagi anak yang terlantar karena ayahnya tidak mampu lagi bekerja menghasilkan uang karena kecelakaan dalam pekerjaan, atau yang lebih mengkhawatirkan, sampai meninggal dunia.