November, Tujuh Kepala OPD Bakal Terisi

-

SERANG - Pengisian kekosongan jabatan di tujuh posisi tingkat eselon II ditarget selesai pada November 2017mendatang. Hal tersebut diungkapkan Gubernur Banten Wahidin Halim setelah menghadiri rapat paripurna di gedung DPRD Provinsi Banten, Kamis (10/8).

“Paling enggak, Oktober -November statusnya jelas, karena rangkap jabatan juga merepotkan,” ujar WH didampingi Sekretaris Daerah Banten Ranta Soeharta kepada awak media.

Pengisian kekosongan jabatan tersebut akan melalui mekanisme lelang jabatan. Draft Panitia Seleksi (Pansel) lelang jabatan pun sudah dipegangnya untuk kemudian disahkan. “Itu kan amanat undang-undang, harus melalui lelang,” kata WH.

Pembahasan terkait lelang jabatan tersebut sudah dilakukan. Pembukaan lelang jabatan tersebut pun menurut WH akan dibuka tidak lama lagi. Setelah dibukanya proses tersebut,  PNS manapun, baik dari pusat maupun daerah bisa mendaftar.

Dijelaskan WH, proses lelang jabatan ini harus dilakukan sebaik mungkin sesuai aturan perundang-undangan. Kemudian pemilihan pejabat pengisi pun harus sesuai dengan kompetensi dan memiliki profesionalitas.

Adapun tujuh jabatan yang saat ini mengalami kekosongan dan diisi oleh pelaksana tugas yaitu Biro Administrasi Rumah Tangga Pimpinan (ARTP), Badan Kepegawaian Daerah, Biro Pemerintahan, Biro Bina Infrastruktur, Biro Umum, Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), dan Staf Ahli Gubernur.

Sebelumnya, Pemprov telah menunjuk 5 plt untuk beberapa OPD yang mengalami kekosongan.

Terpisah, Asda III setda Banten, Samsir mengatakan, kekosongan jabatan kepala OPD tentu menggangu kinerja. Oleh karena itu, plt segera ditunjuk dan rencananya akan dikukuhkan pada Senin pekan depan bersamaan dengan pengukuhan kepala sekolah.

“Ya tentu menggangu. Ini sebenarnya tidak ada kendala, hanya saja dulu kebiasaannya kalau mau ada jabatan yang kosong itu kan yang diusulkan itu asda. Nah, kalau sekarang permintaan gubernur ada tiga yang diusulkan, satu dari asda, dua dari eselon III senior di instansi yang bersangkutan. Nanti baru beliau (gubernur) yang memilih. Pesannya yang penting jangan yang terindikasi korup,” tuturnya.(tb/ang)

Diketahui, posisi Kepala Biro Pemerintahan karena pejabat sebelumnya Amri Chan pensiun pada 1 Juni lalu. Sedangkan, Kepala Biro Bina Infrstruktur Wira Hadikusuma diberhentikan sementara karena ditahan akibat kasus korupsi sejak 22 Mei lalu. Terakhir, Kepala Biro Umum Djoko Soemarsono pensiun pada Juli lalu.