Press Realease

Mendagri Apresiasi Pemprov Banten Terhadap Penanganan Tsunami

Photo Name

Menteri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo mengapresiasi Gubernur Banten Wahidin Halim atas kesigapan Pemerintah Provinsi Banten dalam penangangan peristiwa bencana Tsunami Desember 2018 yang terjadi di Banten beberapa tahun yang lalu. 

 

Apresiasi Pemerintah Pusat ini disampaikan Menteri Dalam Negeri saat membuka Rapat Kerja (Raker) Forum Kerja Sama Daerah Mitra Praja Utama (FKD)-MPU  XIX bertempat di Hotel Trans Luxury, Bandung, Jawa Barat yang berlangsung sejak hari Selasa- Kamis (26-28/3/19). Hadir pada Raker tersebut para Kepala Daerah yang tergabung dalam FKD-MPU. 

 

Selanjutnya dikatakan Mendagri, salah satu yang menjadi perhatian pusat adalah adanya jalinan dan kolaborasi antar daerah di Indonesia terutama dalam hal penanganan bencana yang kerap terjadi di Indonesia dan memiliki potensi bencana alam yang cukup tinggi.

 

Menanggapi hal ini, Gubernur Banten Wahidin Halim menjelaskan jika penanganan bencana Tsunami beberapa waktu yang lalu di Banten, yang ia pimpin langsung ke lokasi kejadian dari sejak hari pertama adalah salah satu bukti hadirnya Pemerintah yang berada di sekitar korban yang terkena bencana. Selain bisa memberikan bantuan langsung juga masyarakat akan merasa aman dan nyaman saat kita berada disekitar mereka. Selain itu dapat dengan segera membuka berbagai akses ke daerah-daerah bencana  dengan cepat hingga ke pelosok, seraya terus melaporkan dan berkoordinasi dengan pemerintah pusat. 

 

"Ketika kita hadir ditengah-tengah masyarakat apalagi saat mereka terkena bencana, mereka juga merasakan nyaman", ujar Gubernur.

 

Gubernur juga mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Pusat dan berbagai elemen yang membantu sigap pada saat terjadi bencana di Banten, karena sangat cepat merespon segala sesuatu yang dilaporkan oleh Pemprov Banten.

"Sekarang kita sedang terus membangun hunian tetap bagi warga korban yang rumahnya rusak dan hancur, sementara untuk infrastruktur dan fasilitas umum telah banyak yang dibangun kembali", jelas Gubernur. 

 

Hal ini senada dengan apa yang dikatakan Mendagri, jika saat terjadi bencana alam di daerah, bukan hanya pemerintah daerahnya saja yang harus turun tangan. Tapi, uluran bantuan juga bisa dilakukan oleh pemerintah daerah lain termasuk pemerintah pusat. Dan sekarang sedang tahap Musrenbang, perencanaan harus ada alokasi untuk penanggulangan bencana. Sedikitpun harus dialokasikan, seandainya terjadi bencana bisa ditangani lebih dahulu, jika daerah menghadapi bencana darurat baru ada bantuan-bantuan dari pusat dan daerah lainnya bisa membantu. 

 

Hadir dalam Raker tersebut Gubernur Jawa Barat,  Ridwan Kamil sebagai tuan rumah, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan serta para pejabat di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan sejumlah perwakilan dari anggota FKD MPU. Dalam raker, sepuluh Gubernur yang tergabung dalam Forum Kerja Sama Daerah Mitra Praja Utama (FKD-MPU) sepakat menjalin kerjasama dalam kesiapsiagaan penanggulangan bencana. Kesepakatan tersebut nantinya disusun dalam dokumen cetak biru edukasi kesiapsiagaan bencana.

 

Kesepuluh Gubernur anggota FKD-MPU tersebut yaitu Gubernur Banten,  DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Nusa Tenggara Timur (NTT).

 

Kerjasama dilakukan dalam Rapat Kerja Gubernur Forum Kerja Sama Daerah Mitra Praja Utama XIX 2019 dengan tema  "Kerja Sama Daerah dalam Rangka Peningkatan Kesiapsiagaan Daerah Guna Menghadapi Ancaman Bencana", yang digelar di The Trans Hotel, Jalan Gatot Subroto, Kota Bandung, Rabu, (27/03/2019).

 

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo mengatakan, edukasi kesiapsigaan dalam bencana ini termasuk pada poin kelima perintah presiden pada tanggal 2 Februari 2019 di Surabaya.

 

"Kami mencoba untuk merumuskan nanti bersama dengan kemendikbud, bersama beberapa pakar di bidang kebencanaan. Tiap-tiap level pendidikan tentu berbeda pengetahuannya. Mulai SD SMP dan SMA kemudian kita akan formulasikan bahwa program ini nanti akan lebih banyak prakteknya," ujar Doni.

Menurut dia, dalam cetak biru tersebut 30 persen teori, sisanya 70 persen praktek. Nantinya Pola pelatihan dan pendidikan dibuat sedemikian rupa supaya masyarakat dan anak-anak tidak terbebani. "Jadi sambil bermain, mereka sambil diajarkan," ujar dia.

 

Selain itu, kaitannya dengan edukasi dalam menghadapi kebencanaan, BNPB seperti biasa memengirimkan sejumlah undangan kepada kementerian dan kepada seluruh gubenur untuk memanfaatkan momentum Hari Kesiapsiagaan Bencana pada 26 April untuk  berlatih dan simulasi. Tidak perlu mengambil waktu khusus, para pegawai, para masyarakat bisa berlatih dari tempat masing masing.

"Yang mungkin lagi di sekolahan, di kantor , pasar, mungkin juga lagi d jalan misalnya, mengingat kembali apa yang harus dilakukan ketika terjadi bencana. Kemudian tiap daerah tentu tidak sama bentuk bencananya," ujar dia.

 

Menurut dia, masing masing punya spesifikasi kebencanaan. Misalnya di bagian selatan pulau Jawa kebanyakan mungkin gempa dan tsunami, termasuk juga di bagian pantai barat pulau Sumatera.  Kemudian di beberapa tempat itu rawan terhadap gunung api.

"Jadi tiap tiap daerah ini diharapkan bisa melakukan simulasi sesuai dengan kebutuhan masing masing," ucap Doni.

 

Gubernur Banten Wahidin Halim mengatakan kerja sama ini harus menghasilkan manfaat untuk semua pihak dalam hal ini daerah-daerah yang sering terjadi bencana.

“Bagi saya kerjasama dan soliditas baik koordinasi antara TNI, Polri, BNPB, Basarnas dan pemerintah harus komitmen. Baik itu penganggaran, kesiapan personil dan lainnya. Jadi jika terjadi musibah kita bisa cepat menanggulangi,” kata Gubernur.

 

Menurut Gubernur Wahidin, sebagai daerah yang pernah mengalami bencana tsunami, Banten tentunya sangat berterima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penanganan pasca bencana.

“Dukungan pusat luar biasa, begitu juga, pemeritah daerah, masyarakat, semua lembaga turun bersama-sama dengan pemda bahu membahu. Jadi itu salah satu respon yang menurut saya sangat baik dan luar biasa, semua saling membantu,” ucapnya.

 

Banten dan Jabar Jalin Kerjasama Perbatasan

Selain Kerjasama sepuluh Provinsi, dalam kesempatan ini juga dilakukan penandatangana kerjasama (MoU) antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten

Dalam kerjasama itu membahas isu-isu perbatasan bersama Pemprov Jawa Barat, diantaranya mensinegrikan program dan kegiatan pembangunan di wilayah perbatasan serta meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan di wilayah perbatasan.

Adapun ruang lingkup kerjasama pembangunan wilayah perbatasan antara Banten dan Jawa Barat meliputi beberapa bidang, yaitu kesehatan, pendidikan, sosial, kamtibmas, pariwisata, perdagangan, pertanian, kelautan dan perikanan, infastruktur dan lainnya.