Press Realease

Gubernur Buka Sosialisasi Perpres No. 16 Tahun 2018

Photo Name

Perubahan Peraturan Presiden tentang Pengadaan  Barang dan Jasa memunculkan gagasan, ide atau perubahan untuk memberikan kemudahan, termasuk penyederhanaan terhadap tugas dan tanggung jawab pengadaan barang dan jasa. Tugas-tugas ini menjadi masalah tersendiri bagi pemerintah daerah. Banyaknya persoalan yang berawal dari pengadaan barang dan jasa, bisa menjadi sumber korupsi. 

 

Demikian disampaikan Gubernur Banten Wahidin Halim saat menghadiri dan  membuka acara yang diselenggarakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) RI di Novotel, Kota Tangerang, Rabu (23/1/2019).

Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa ini bertema Penyamaan Persepsi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa dengan Aparat Penegak Hukum, Auditor dan Stakeholder dalam rangka penanganan kasus dan pencegahan tindak pidana korupsi (Tipikor) pengadaan barang dan jasa. Hadir dalam acara ini Kajati Provinsi Banten, Kepala LKPP, Bupati dan Walikota se-Provinsi Banten, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Banten, serta OPD Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten

 

"Pemprov Banten terus berkomitmen dalam membangun pemerintahan yang bersih. Upaya ini jangan terhalang karena ketidaksamaan persepsi bahkan multitafsir dari berbagai pihak yang dapat menjerat para pejabat yang menjalankannya untuk berhadapan dengan perbuatan melawan hukum," tegas Gubernur

 

Banyaknya stakeholder,  lanjut Gubernur,  serta pihak-pihak yang memang sengaja mengutak-atik, menjadi sebuah kegugupan tersendiri bagi yang menjalankannya. Hanya dikarenakan tafsir dan persepsi yang berbeda, menjadi persoalan dan konflik tersendiri. Akan saling mendiskreditkan dan menduga-duga. 

 

"Jangan hanya karena kecurigaan atau dugaan, sengaja dikonflikkan dan akhirnya ada pihak yang akan merasa terpojokkan," ungkap Gubernur

 

Terkait dengan pengadaan barang dan jasa, Gubernur Banten akan membenahi aparaturnya, khususnya dalam rangka paradigma baru yang terus diusungnya. Itu sebabnya para pejabat Pemprov Banten diingatkan untuk tidak segan-segan berkonsultasi dengan Kajati. Memaksimalkan manfaat APIP agar tidak diintervensi oleh pihak-pihak lain, serta sosialisasi terus menerus Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa.

 

Komitmen serta keseriusan Gubernur terhadap pemberantasan korupsi serta reformasi birokrasi dan pengelolaan anggaran, menjadikan Pemerintah Provinsi Banten meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Prestasi ini bakal terus dipertahankan dan dibuktikan dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih. Bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pemerintah Provinsi Banten di tahun 2017-2018 berhasil meraih 100% rencana aksi KPK.

 

Kepala LKPP RI Ika Gayuh Prasetyatomo sebagai narasumber menjelaskan berbagai pokok - pokok dalam Perubahan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 yang berubah  menjadi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa. Meliputi:  perubahan struktur, istilah, definisi, dan perubahan pengaturan. Pengaturan baru meliputi, tujuan pengadaan, pekerjaan terintegrasi, perencanaan pengadaan, agen pengadaan, konsolidasi pengadaan, swakelola pengadaan dengan organisasi kemasyarakatan, layanan penyelesaian sengketa, dan lain-lain. (PRESS RELEASE HUMAS PEMPROV BANTEN)