Press Realease

Gubernur Apresiasi Kedewasaan Politik Masyarakat Banten

Photo Name

Gubernur Banten Wahidin Halim menghadiri acara Deklarasi Gerakan Banten Bisa yang diselenggarakan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Banten bertempat di Hotel Le Dian, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 88, Kota Serang pada Rabu (19/9/2018) malam.  Dalam deklarasi tersebut, Gubernur menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada jajaran penyelenggara Pemilu serta seluruh masyarakat Banten yang senantiasa menciptakan suasana kondusif dan sikap kedewasaan dalam berpolitik.

Hadir pada deklarasi  tersebut Ketua DPRD Banten Asep Rahmatulloh, Danrem 064 Maulana Yusuf, Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi Banten, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Banten, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) Provinsi Banten, Pimpinan Partai Politik. (PRESS RELEASE HUMAS PEMPROV BANTEN)

Gubernur mengungkapkan bahwa selama perjalanan Provinsi Banten dengan berulang kali diselenggarakannya Pemilu, tidak pernah terjadi sesuatu hal yang mengkhawatirkan. Kedewasaan dan kesadaran masyarakat Banten dalam berdemokrasi sudah teruji, dilihat tidak adanya gejolak mengkhawatirkan dan sikap tenang meskipun waktu pencoblosan sudah dekat.

“Silahkan berkontestasi, tapi jangan jadikan masyarakat sebagai objek untuk kepetingan pribadi maupun kelompok partainya sendiri. Mudah-mudahan deklarasi ini tidak sekedar formalitas atau seremonial belaka, tetapi sudah harus masuk ke dalam pikiran-pikiran dan kolektif kita, bahwa kita harus memastikan dan menjaga bahwa pesta demokrasi harus dibawa dengan suasana kegembiraan,”papar Gubernur

Oleh karena itu, lanjut Gubernur, masyarakat Banten harus terus dididik agar secara politik teredukasi hingga memiliki kesadaran serta kedewasaan dalam berpolitik. Sebab, dalam demokrasi berbeda itu menjadi sebuah khasanah serta sebuah kekuatan bagi masyarakat Banten itu sendiri. Karena, ujarnya, Ia ingin membangun Banten yang beradab dan berakhlakul karimah.

Gubernur menjamin terkait netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) terhadap pemilu.

“Silahkan berbeda pilihan, berbeda politik tetapi dalam koridor semangat membangun, agar Banten kedepan jauh lebih baik”,tegasnya

Ketua Bawaslu Provinsi Banten Didih M Sudi menyatakan komitmennya untuk menolak dan melawan politik uang dan politisasi suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) serta ujaran kebencian dalam penyelenggaraan Pemilu baik pemilihan Presiden maupun Calon Anggota Legislatif (Caleg) 2019. Komitmen itu dinyatakan dalam “Deklarasi Gerakan Banten Bisa” yang diselenggarakan hari ini.

Didih mengatakan, pemilu Pilpres dan Pileg tentunya ada kontestasi peserta pemilu bersaing dengan masing-masing cara agar kontestan menang. Ia menegaskan, acara ini diadakan bukan sekedar seremonial saja, tetapi ada kelanjutannya bagaimana menjaga persaingan diantara peserta pemilu itu, agar tidak merembet keakar rumput sehingga dikhawatirkan menimbulkan pertentangan secara horizontal.

“Kalau semua berkomitmen tentu kontestasi itu akan dijalankan secara aman dan damai. Alhamdulillah dari pemilu ke pemilu, Banten ini selalu dalam keadaan aman dan damai. Banten termasuk kedalam  provinsi yang kondusif. Kedewasaan masyarakat dan juga para peserta pemilu, partai politik dan pemerintah daerah menjaga hal itu.

“Karena itu tugas Bawaslu adalah menjaga keadilan pemilu dan juga menegakkan keadilan pemilu,” ujar Didih

Sementara itu, Ketua DPRD Banten Asep Rahmatullah menyatakan dirinya sepakat bahwa perbedaan suku, bangsa, budaya bahkan agama yang terbingkai dalam empat pilar yaitu Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Bhineka Tunggal Ika. Hal ini menjadi komitmen bersama bahwa demokrasi yang ada dijadikan demokrasi yang tidak menakut-nakuti apalagi menciptakan permusuhan, perbedaan serta ujaran kebencian yang akan membuat situasi dan kondisi menjadi tegang.

Asep mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mendukung KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara yang mengawal demokrasi agar jujur, adil dan bisa diterima oleh seluruh rakyat. Selain itu, Asep juga mengajak agar Pilpres ini tidak menjadi ajang adu gagasan yang berujung debat kusir dan pertikaian, agar masyarakat dapat memilih sesuai pilihan dan hati nuraninya.

“Karena terlalu rugi apabila menghalakan segala cara untuk memperoleh sebuah kemenangan, dengan melakukan Ujaran kebencian, politik identitas, dan berita-berita bohong (hoaks). Deklarasi ini menjadi kunci komitmen bagi kita semua untuk secara bersama-sama menciptakan setiap tahapan pemilu bebas dari pengaruh politik transaksional dan penggunaan SARA dalam kampanye Pilpres dan Pileg 2019,” ujar Asep