PELATIHAN APLIKASI SPSE BAGI APARATUR & PENGUSAHA IWAPI BANTEN

-

Dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten yang lebih transparan, akuntable, efektif dan efisien sesuai tata nilai pengadaan, Bidang Layanan Pengadaan Secara elektronik (LPSE) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten menggelar pelatihan Aplikasi SPSE, Rabu (08/03/2017) di Lantai 3 Aula Dinas Inspektorat KP3B Banten.

Ketua Panitia, Aria Santana, Kasubag LPSE Provinsi Banten dalam laporannya mengemukakan, selain memberikan keterampilan pada peserta pelatihan untuk dapat menggunakan aplikasi SPSE  dengan baik, tujuan utama lain dari pelatihan tersebut yakni memberikan pemahaman kepada peserta berkaitan dengan perencanaan pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan ketentuan-ketentuan pelaksanaan layanan pengadaan secara elektronik dalam rangka mewujudkan rencana umum pengadaan barang/jasa pemerintah yang baik untuk menunjang pelaksanaan kegiatan pengadaan yang lebih transparan, akuntabilitas, efektif dan efisien

Kegiatan yang diikuti 40 orang aparatur Pokja dan para pengusaha perempuan yang tergabung dalam Ikatan Pengusaha Perempuan (IWAPI) Banten ini turut dihadiri Kepala Diskominfo Statistik & Persandian Provinsi Banten Komari, Kepala LPSE Provinsi Banten  Dodo Mulyadi,  dan narasumber dari LKPP RI.

Sementara itu, Diskominfo Statistik & Persandian Provinsi Banten Komari, saat membuka kegiatan tersebut dalam sambutannya mengatakan, pengadaan barang/jasa pemerintah menjadi salah satu komponen penting dalam memutar perekonomian negara. Oleh karena itu menurut Komari, pengadan barang/jasa pemerintah merupakan bagian dari pelayanan umum sehingga diperlukan penataan yang lebih baik melalui suatu sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik (E-Procurement) yang akuntabel, transparan dan profesional.

"Akuntabilitas perencanaan dan pengadaan barang/jasa pemerintah, salah satunya dilakukan dengan melakukan perencanaan yang komprehensif, dimana pada akhir tahun anggaran sebelumnya proses perencanaan sudah dilakukan. hal ini untuk memastikan bahwa setiap pengadaan barang/jasa pemerintah dilakukan memenuhi kebutuhan dan sesuai dengan prinsip efektif dan efisien," tuturnya.

“Persaingan usaha harus berjalan secara terbuka dan regulasi tengah dirubah untuk lebih baik lagi. Kami tadi pagi baru saja rapat persiapan perubahan perpres yang  mengatur persiapan  pengadaan barang/jasa di pemerintahan  berapapun nilainya harus ditayangkan keseluruhan di SIRUP dan jika ingin mengambil pekerjaan tersebut para penyedia barang/jasanya harus terdaftar dalam daftar pengusaha yang ada di system LPSE atau SIKAP.  Ini akan dilaksanakan mulai Tahun 2018,” Kata Patria, Instruktur LKPP RI.   

Sementara itu, WKU UKM & Koperasi DPD IWAPI Banten Laura Irawati, mewakili Ketua Umum dalam sambutannya menyatakan bahwa dengan melibatkan para pengusaha perempuan yang terdaftar dalam IWAPI untuk ikut berperan aktif dalam aplikasi SPSE yang dilaksanakan pemerintah diharapkan akan meningkatkan partisipasi dalam pembangunan ekonomi. ”Kegiatan ini adalah tindak lanjut dari MOU DPD IWAPI Banten pada Desember 2016 yang lalu dengan target 70% dari 400 anggota IWAPI  untuk aktif dalam kegiatan tender  pemerintahan. Dunia online harus bisa  kita manfaatkan tidak hanya untuk sesuatu yang konsumtif tapi juga untuk meningkatkan usaha kita,” katanya sambil berharap dalam gelombang berikutnya akan lebih banyak lagi anggota IWAPI Banten yang ikut serta.

Acara yang berjalan sampai pukul 16.30 WIB ini berjalan penuh semangat. Hal ini terlihat dari banyaknya pertanyaan saat sesi materi berlangsung. Handi, Instruktur SPSE mengatakan bahwa memang aplikasi tender di pemerintahan ini perlu disosialisasikan kepada para pengusaha dalam rangka optimalisasi proses pelaporan pengadaan barang/jasa pemerintah (PBJP) secara online.**”