E-Kontrak Cegah Potensi KKN

-

SERANG-Dalam upaya merealisasikan good government, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten telah mendorong agar proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang dibiayai  negara baik melalui APBN maupun APBD dapat dilaksanakan secara elektronik melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Tidak hanya pada pengadaan barang/jasa yang harus melalui proses lelang, pengadaan langsung yang sebelumnya masih manual juga akan dialihkan menjadi elektronik melalui E-pengadaan langsung atau E-Kontrak. Hal ini diharapkan mampu meminimalisir bahkan menghilangkan potensi terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dalam proses pengadaan langsung di lingkungan Pemprov Banten.

Demikian disampaikan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten Komari dalam kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) E-pengadaan langsung bagi Pejabat Pengadaan Barang/Jasa SKPD/OPD se-Provinsi Banten di salah satu hotel sekitar kawasan Anyer, Kabupaten Serang pada Kamis (16/3/2017) lalu. Komari mengatakan, sebagai salah satu upaya pencegahan praktek KKN pada proses pengadaan langsung, perlu dibuat formulasi yang tepat namun mudah dan menguntungkan semua pihak. Oleh karenanya, E-Kontrak atau E-pengadaan langsung perlu dijadikan alat atau sarana baru oleh semua pejabat pengadaan di OPD-OPD se-Pemprov Banten agar dapat melaksanakan pekerjaan dengan tepat, kredibel, akuntabel, efisien dan efektif.

“Dengan tekad yang kuat dari masing-masing unsur, saya yakin kita bisa bersama-sama mengatasi semua kendala yang ada, dan bersama, kita mampu mewujudkan harapan bangsa ini dalam setiap proses pengadaan barang dan jasa demi terciptanya layanan yang kredibel, transparan, akuntabel dan bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme tanpa adanya diskriminasi,”ungkap Komari.

Menurut Komari, dalam upaya memberikan pemahaman proses pengadaan secara elektronik kepada pejabat pengadaan barang/jasa, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian melalui LPSE Provinsi Banten melaksanakan kegiatan bimbingan teknis e-pengadaan langsung bagi pejabat pengadaan barang/jasa SKPD/OPD se-Provinsi Banten. Pada bimtek e-pengadaan langsung atau E-Kontrak kali ini, akan disampaikan materi tentang kebijakan pengadaan barang/jasa secara elektronik, aturan-aturan pengadaan langsung, aplikasi E-pengadaan langsung/E-Kontrak dan  pengendalian pengadaan barang/jasa.

“Saya harap, seluruh pejabat pengadaan se-Pemprov Banten yang hadir sebagai peserta dalam bimtek ini dapat menyerap materi dengan baik sehingga mampu mengaplikasikannya dengan baik pula,”ujarnya.

Ketua LPSE Provinsi Banten Dodo Mulyadi mengungkapkan, maksud dan tujuan dilaksanakannya bimtek ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan pemahaman para pejabat pengadaan tentang aplikasi E-pengadaan langsung/E-Kontrak agar pelaksanaan pengadaan langsung yang selama ini masih dilaksanakan secara manual dapat dilaksanakan secara elektronik. Ia pun meyakini, tekad yang kuat dapat menjadi hal yang terus menyemangati setiap langkah LPSE dalam membenahi dan meningkatkan kualitas layanan, serta ke-andalan sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik, kusususnya di wilayah Provinsi Banten.

“Capaian tersebut tentunya akan mampu mensejahterakan masyarakat kita, khususnya yang ada di wilayah Provinsi Banten. Dengan berbekal tekad yang sama kuat, kita bersatu dalam mengawal proses pengadaan barang dan jasa yang bebas dari berbagai bentuk KKN.”tegas Dodo.