Pemprov Banten Ciptakan e-Pormas

-

SERANG-Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik yang berkualitas, Pemprov Banten melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten telah menciptakan aplikasi baru bagi masyarakat yang ingin melaporkan suatu informasi, kondisi atau pelayanan pemerintah kepada publik yang tidak sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) melalui e-Pormas. Aplikasi yang di-launching akhir 2016 lalu tersebut dibuat untuk memfasilitasi masyarakat dalam upaya mendapatkan pelayanan yang baik dari Pemprov Banten dari segala aspek.  

Hal itu terungkap dalam kegiatan bimbingan teknis (bimtek) aplikasi pelaporan/pengaduan masyarakat (e-Pormas) di auditorium Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) pada Kamis (9/3/2017). Kepala Diskominfo, Statistik dan Persandian Provinsi Banten Komari dalam sambutannya mengungkapkan, seiring dengan semangat reformasi birokrasi dan revolusi mental, penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik dan online (e-government) menjadi sebuah tuntutan yang harus dilaksanakan seluruh aparatur pemerintahan dimanapun. Selain penyelenggaraan pemerintahan seperti perencanaan pembangunan, monitoring, evaluasi, audit, kepegawaian, absensi pegawai hingga konektivitas email pegawai, pengukuran indeks kepuasan masyarakat juga perlu dilakukan reformasi melalui sistem aplikasi yang lebih efektif.

“Kalau masyarakat tidak puas terhadap pembangunan atau pelayanan pemerintah, ada masalah, ada pegawai yang tingkahnya kurang bagus, pegawai yang tidak bekerja, bisa dimasukkan ke aplikasi pengaduan ini. Supaya masyarakat Banten ini dapat benar-benar merasakan keberadaan dan peran pemerintah sebagai pelayan mereka,”ungkap Komari

Komari menjelaskan, untuk mengakses e-Pormas, masyarakat dapat mengakses melalui dua platform, yaitu melalui website dengan masuk ke laman eformas.bantenprov.go.id, atau melalui mobile phone dengan mengunduh file dengan ekstensi aplikasi yang nanti nya akan di install pada platform handphone bersistem operasi android dengan mengklik download android. Namun, Komari meminta agar masyarakat tidak hanya menyampaikan laporan permasalahan saja, tetapi juga informasi-informasi maupun saran/masukan yang konstruktif. Asalkan informasi tersebut bukan berita bohong atau hoax yang justru dapat menjerumuskan tidak hanya pemerintah tetapi juga masyarakat secara lebih luas.

“Dalam rangka reformasi birokrasi harus menyiapkan diri, mindset sebagai aparatur, karena kalau tidak siap, sebanyak apapun aplikasi yang dibuat hanya akan jadi program kalau mindsetnya tidak diubah,”tegas Komari.

Komari menambahkan, bimtek yang dihadiri peserta perwakilan dari OPD se-Pemprov Banten tersebut bertujuan agar OPD yang berkepentingan dapat langsung menindaklanjuti  laporan atau pengaduan masyarakat tersebut sebelum permasalahan menjadi lebih luas. Oleh karenanya, masing-masing OPD harus menempatkan operator atau admin yang dapat secara cepat dan tepat menindaklanjuti disposisi laporan masyarakat dari Diskominfo selaku pengelola e-Pormas.

Praktisi dari Cyberion Multimedia Muhammad Utsman mengungkapkan, melalui aplikasi e-Pormas, masyarakat dapat melaporkan terkait permasalahan pembangunan dan layanan publik disekitarnya secara real-time. Jadi masyarakat dapat secara langsung melaporkan permasalahan disekitarnya melalui smartphone pribadinya. Ditambah dengan fitur peta lokasi laporan permasalahan tersebut dan juga dapat meng-upload foto permasalahan-permasalahan yang terjadi.

“Untuk mendaftar, pertama-tama user dapat mendaftarkan akun melalui form inputan pada halaman website eformas.bantenprov.go.id dengan mencantumkan alamat email beserta dengan passwordnya dan juga mengkonfirmasinya. Setiap laporan yang masuk, akan langsung kami disposisi ke OPD terkait untuk ditindaklanjuti,”ujar Utsman.

Kepala Sub Bidang Komunikasi dan Informatika pada Bappeda Provinsi Banten Ika Kartika menyampaikan, aplikasi ini perlu disosialisasikan secara optimal kepada masyarakat khususnya masyarakat Banten. Karena masyarakat perlu tahu bahwa pemerintah kini sudah memiliki sarana komunikasi dua arah yang mudah diakses dan diharapkan mampu memfasilitasi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang baik.

“Selain untuk memfasilitasi publik dalam melaporkan informasi di sekitarnya, sebenarnya aplikasi ini juga menjadi alat bantu untuk mengukur sejauh mana ketercapaian program pembangunan maupun pelayanan yang dilaksanakan pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat.”tukas Ika.