Pengusaha Wanita se-Banten Dilatih SPSE

-

SERANG-Dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten yang lebih transparan, akuntabel, efektif dan efisien sesuai tata nilai pengadaan, Bidang Layanan Pengadaan Secara elektronik (LPSE) pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten menggelar pelatihan Aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) kepada para pengusaha wanita se-Provinsi Banten pada Rabu (08/03/2017) di Lantai 3 Aula Inspektorat Provinsi Banten, KP3B, Curug, Kota Serang.

Kegiatan yang diikuti 40 orang aparatur Pokja dan para pengusaha perempuan yang tergabung dalam Ikatan Pengusaha Perempuan (IWAPI) Banten ini turut dihadiri Kepala Diskominfo Statistik & Persandian Provinsi Banten Komari, Kepala LPSE Provinsi Banten  Dodo Mulyadi  dan narasumber dari LKPP RI.

Kepala Diskominfo, Statistik dan Persandian Provinsi Banten Komari, dalam sambutannya mengatakan, pengadaan barang/jasa pemerintah menjadi salah satu komponen penting dalam memutar perekonomian negara. Oleh karena itu, ujar Komari, pengadan barang/jasa pemerintah merupakan bagian dari pelayanan umum sehingga diperlukan penataan yang lebih baik melalui suatu sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik (E-Procurement) yang akuntabel, transparan dan profesional.

"Akuntabilitas perencanaan dan pengadaan barang/jasa pemerintah, salah satunya dilakukan dengan melakukan perencanaan yang komprehensif, dimana pada akhir tahun anggaran sebelumnya proses perencanaan sudah dilakukan. hal ini untuk memastikan bahwa setiap pengadaan barang/jasa pemerintah dilakukan memenuhi kebutuhan dan sesuai dengan prinsip efektif dan efisien," tuturnya.

Kasubag LPSE pada Diskominfo, Statistik dan Persandian Provinsi Banten selaku Ketua Panitia kegiatan Aria Santana, dalam laporannya mengemukakan, selain memberikan keterampilan pada peserta pelatihan agar mampu menggunakan aplikasi SPSE  dengan baik, tujuan utama lainnya yakni memberikan pemahaman kepada peserta berkaitan dengan perencanaan pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan ketentuan-ketentuan pelaksanaan layanan pengadaan secara elektronik.

“Hal ini dilakukan dalam rangka mewujudkan rencana umum pengadaan barang/jasa pemerintah yang baik untuk menunjang pelaksanaan kegiatan pengadaan yang lebih transparan, akuntabilitas, efektif dan efisien”ungkap Aria

Instruktur LKPP RI Patria Persaingan usaha harus berjalan secara terbuka dan regulasi tengah diubah untuk lebih baik lagi. Kami, sebelumnya telah melakukan rapat persiapan perubahan Perpres yang  mengatur persiapan  pengadaan barang/jasa di pemerintahan  berapapun nilainya harus ditayangkan keseluruhan di SIRUP. “Dan jika ingin mengambil pekerjaan tersebut, para penyedia barang/jasanya harus terdaftar dalam daftar pengusaha yang ada di sistem LPSE atau SIKAP.  Ini akan dilaksanakan mulai Tahun 2018,” kata Patria

WKU UKM & Koperasi DPD IWAPI Banten Laura Irawati, dalam sambutan mewakili Ketua Umum  menyatakan bahwa dengan melibatkan para pengusaha perempuan yang terdaftar dalam IWAPI untuk ikut berperan aktif dalam aplikasi SPSE yang dilaksanakan pemerintah diharapkan akan meningkatkan partisipasi dalam pembangunan ekonomi. ”Kegiatan ini adalah tindak lanjut dari MOU DPD IWAPI Banten pada Desember 2016 yang lalu dengan target 70% dari 400 anggota IWAPI  untuk aktif dalam kegiatan tender  pemerintahan. Dunia online harus bisa  kita manfaatkan tidak hanya untuk sesuatu yang konsumtif tapi juga untuk meningkatkan usaha kita,” katanya sambil berharap dalam gelombang berikutnya akan lebih banyak lagi anggota IWAPI Banten yang ikut serta.

Acara yang berjalan sampai pukul 16.30 WIB ini berjalan penuh semangat. Hal ini terlihat dari banyaknya pertanyaan saat sesi materi berlangsung. Instruktur SPSE Handi mengatakan bahwa memang aplikasi tender di pemerintahan ini perlu disosialisasikan kepada para pengusaha dalam rangka optimalisasi proses pelaporan pengadaan barang/jasa pemerintah (PBJP) secara online.