Server Samsat Terawat, Pendapatan Pajak Tembus Rp 18 Miliar per Hari

-

SERANG- Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Banten terus merawat server, jaringan, dan sistem pelayanan pendapatan pajak yang terkoneksi ke unit pelaksana teknis (UPT) Samsat se-Banten. Oleh karenanya, pendapatan PKB se-Banten mampu menembus angka Rp 18 miliar per hari.

"Pendapatan pajak dalam sehari rata-rata Rp 18 miliar, atau minimal Rp 12 miliar. Pelayanan kita kan cuma 6 jam, jadi kalau jaringan mati 1 jam saja, pendapatan Rp 3 miliar itu bisa macet. Kalau mati jaringan selama 6 jam, Rp 18 miliar yang tertunda,"ungkap Kepala Bapenda Banten Opar Sohari beberapa waktu lalu.

Opar mengaku terus meningkatkan dan menjaga stabilitas pelayanan dengan merawat dan membenahi peralatan penunjang pelayanan pendapatan.
"Alhamdulillah, belum mengalami kendala pada server atau jaringan. Mudah-mudahan jangan terjadi, sehingga target pendapatan bisa terus tercapai," jelas

Berdasarkan catatan penerimaan pajak dari Bapenda Provinsi Banten, terjadi tren yang positif pada realisasi penerimaan pajak daerah sepanjang Januari-Februari 2017. Dari realisasi pajak daerah Banten per 28 Februari mencapai Rp 745,046 miliar atau 13,69 persen dari total target 2017 Rp 5,444 triliun.

Realisasi Rp 745,046 miliar tersebut disumbang dari penerimaan pajak bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) sebesar Rp 306,721 miliar (15,66%) dari target Rp 1,956 triliun, pajak kendaraan bermotor (PKB) Rp 306,206 miliar (14,86%) dari target Rp 2,060 triliun,pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) Rp 126,643 miliar (15,47%) dari target Rp 818,640 miliar.

"Kemudian dari pajak air permukaan (AP) sebesar Rp 5,474 miliar dari target Rp 30,943 miliar, dan ada target pajak rokok yang tahun ini ditarget Rp 574 miliar, tetapi penerimaannya belum masuk karena dihitung per triwulan. Nanti akan masuk pada akhir Maret," jelasnya.

Sekretaris Bapenda Epi Rustam menambahkan, Bapenda terus berupaya menggenjot pendapatan daerah, salah satunya dengan memanfaatkan layanan elektronik Samsat atau e-Samsat yang akan di-launching pada 15 Maret 2017 mendatang. "Kami juga sudah kumpulkan 8 SKPD penghasil terkait potensi retribusi daerah dan pengelolaan kekayaan daerah. Kita juga memberikan kebebasan kepada UPT untuk berinovasi dalam upaya meningkatkan pajak daerah. Sebab ujung tombak kita ini di UPT Samsat," jelas Epi