SK Guru Tidak Tetap se-Banten Akan Dipilah

-

SERANG- Dinas Pendidikan Provinsi Banten akan memilah surat keputusan (SK) pengangkatan guru tidak tetap (GTT) yang mengajar di SMA/SMK se-Banten. Data sementara yang dimiliki dindik, GTT di Banten mencapai 10.000 orang. 
Dari jumlah itu, sebanyak 7.000 guru dibiayai melalui bantuan operasional sekolah daerah (Bosda), sedangkan 3.000 lainnya akan dibiayai oleh komite yang yang saat ini payung hukumnya berupa peraturan daerah (perda) sedang digodok.
Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Banten Ardius Apriantono menjelaskan, berdasarkan data per Maret 2016, GTT di Banten jumlahnya ada 7.000 orang, namun pada Oktober menjadi 10.000 orang. Untuk itu, pihaknya akan melakukan verifikasi dengan memilah-milah SK pengangkatannya.
"Jadi pengangkatan GTT ini ada tiga jenis, ada yang SK bupati/walikota, SK kepala dinas (dinas pendidikan-red), dan SK kepala sekolah. Untuk menertibkan data ini kami akan pilah mana yang menggunakan SK kepala daerah, SK kepala dinas, dan SK kepala sekolah," ujar Ardius beberapa waktu lalu.

Setelah ada pemilihan, lanjut Ardius, dindik kemudian mendorong terbentuknya perda sebagai dasar hukum pemberian honor (gaji) untuk 3.000 GTT yang belum ter-cover dari bosda. Mereka akan dibiayai melalui komite sekolah namun perlu payung hukum.
"Kalau kami lihat GTT dengan SK kepala dinas ke atas (kepala daerah) itu 7.000. Kenapa menjadi 10.000, itu banyak SK yang dari kepala sekolah. Maka dari itu kami sedang susun pergub pembiayaan dari komite, sekarang posisinya sudah di biro hukum," jelasnya.
Diungkapkan, nilai honorarium 7.000 GTT bervariasi, disesuaikan dengan jenjang pendidikan. Untuk lulusan S2 mendapat Rp 1,5 juta per bulan, S1 Rp 1,350 juta per bulan, D3 Rp 1,1 juta per bulan, dan SLTA Rp 1 juta per bulan. "Itu acuan honor yang dari bosda. Kalau yang 3.000 tadi honornya bagaimana komite nanti menyesuaikan. Nanti itu diatur dalam pergub ada nilai minimalnya berapa," ujarnya.
Kasi Kurikulum Oeng Rosmalina menambahkan, saat ini jumlah guru SMA/SMK berstatus pegawai negeri sipil (PNS) atau aparatur sipil negara (ASN) di Banten sebanyak 6.025 orang. Menurutnya, jumlah itu masih kurang, sehingga keberadaan GTT dapat membantu memenuhi kekurangan. "Tentu kami masih kekurangan tenaga pendidik. Ada disparitas memang, dan kami akan mencoba membagi rata. Guru ASN masih menumpuk di kota, berdasarkan neraca pendidikan itu banyak di Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, itu pun menyesuaikan jumlah sekolah," katanya.