Gubernur Banten Sampaikan Raperda Pertanggungjawaban APBD 2016

-

SERANG-Gubernur Banten Wahidin Halim menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Banten  tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Banten Tahun Anggaran 2016 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Banten, Jum’at (7/7/2017).

Gubernur Banten Wahidin Halim mengatakan, sebagaimana diketahui bersama bahwa laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan Pemprov Banten tahun anggaran 2016 mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). 

“Raihan opini ini tentunya merupakan keberhasilan bersama seluruh jajaran Pemprov Banten dengan seluruh anggota DPRD, termasuk Gubernur dan penjabat Gubernur terdahulu,” ucap Wahidin.

Pada kesempatan ini, Gubernur Wahidin mengapresiasi seluruh komponen yangterlibat dalam upaya meraih opini WTP tersebut, khususnya kepada anggota DPRD yang terus mendorong Pemprov melalui saran-saran dan rekomendasi dalam peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, termasuk rekomendasi terkait tindak lanjut laporan LHP BPK.

“Rekomendasi tersebut tentunya menjadi perhatian kami untuk ditindaklanjuti,” katanya.

Terhadap hasil pemerikasaan BPK RI atas laporan keuangan Pemprov Banten tahun anggaran 2016, kata Wahidin, Pemprov Banten telah menyusun rencana aksi tindak lanjut atas beberapa temuan.  

Gubernur Wahidin menyebutkan, ada 14 (empat belas) rencana aksi tindak lanjut yang telah dilaksanakan Pemprov Banten atas temuan BPK RI, diantaranya melakukan penutupan terhadap rekening yang tidak digunakan SKPD dilingkungan Pemprov Banten, mengoptimalkan fungsi penggunaan barang dan penyimpan barang termasuk menyusun SOP mengenai pengelolaan dan akuntansi persediaan. 

Memperjelas status dan menindaklanjuti asset lainnya yang sedang dalam proses dengan intansi pemerintah lainnya, membentuk tim terkoordinasi penataan pegawai non PNS, menghentikan usulan kegiatan pengadaan MCK yang tidak efektif, efisiensi belanja promosi dan publikasi pada Sekretariat DPRD, optimalisasi penggunaan alat kesehatan, melakukan penertiban pengelolaan hibah, melakukan monitoring danevaluasi pada hasil pelaksanaan dana bantuan keuangan kepada pemda dilingungan Pemprov Banten, mengembangkan aplikasi perjalanan dinas, melaksanakan penyusunan rencana teknis atas pemanfaatan alat peraga pad SMK/SMA. 

Menyetorkan ke kas daerah atas kelebihan pembayaran, ketidaksesuaian spesifikasi maupun kekurangan volume pekerjaan, menarik denda keterlambatan dan mencairkan jaminan pelaksanaan terhadap paket-paket pekerjaan yang belum dikenakan denda dan dicarikan jaminnaya serta melakukan penagihan laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan pada 110 desa dengan melakukan monitoring penyelesaian laporan tersebut.

“Disamping rencana aksi tindak lanjut tersebut, saat ini kita tengah melakukan perbaikan-perbaikan terhadap pengelolaan aste daerah,” katanya.

Wahidin menjelaskan, dalam pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tersebut terbagi menjadi 7 jenis laporan yakni, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Opersional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

“Tahun 2016 lalu merupakan tahun kedua penerapn akuntansi berbasis akrual penuh, sesuai dengan perintah peraturan perundang-undangan,” jelasnya.

Gubernur Wahidin juga menyebutkan, realisasi pendapatan daerah APBD Banten tahun anggaran 2016 mencapai Rp 8.656 Triliun lebih, angka ini lebih besar dari target yang direncanakan sebesar Rp 8.474 Trilun lebih atau 102,14 %. Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 5.463 Triliyun, angka ini lebih besar dari target sebesar Rp.5.330 Triliyun atau 102.50 %. Sementara pendapatan transfer sebesar Rp.3.185 Triliyun atau lebih besar 101.47 % dari target sebesar Rp.3.139 Triliyun.

“Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp.7.684 Milyar lebih atau 142.31 % dari target sebesar Rp.5.400 Milyar,” sebut Gubernur.

Selanjutnya realisasi belanja dan transfer sebesar Rp.8.925 Triliyun atau 95.94 % dari anggaran belanja dan transfer sebesar Rp.9.303 Triliyun.