Gubernur Banten Komitmen Layani Masyarakat

-

SERANG, Gubernur Banten Wahidin Halim meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk membangun komitmen bahwa pemerintah harus melayani rakyat, terutama mengenai masalaah kesehatan. Hal itu disampaikannya terkait adanya keluhan warga lantaran ditolak oleh salah satu rumah sakit karena tidak mempunyai KTP.

“Itu akan kita perbaiki. Soal sanksi kita akan sosialisasikan dulu apa yang jadi persoalan uangnya atau apa? Kan pemerintah lagi siapin dananya,” kata Wahidin usai melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Kantor Dinas Kesehatan (Dinkes) Banten di KP3B, Kota Serang, Senin (12/6).

Terkait konsep pelayanan kesehatan, dijelaskan Wahidin, pihaknya masih membahas program tersebut. “Hari ini (kemarin red) dan besok kita rapatkan,” jelasnya.

Menurutnya, saat ini Pemprov Banten sedang menyusun rancang bangun untuk program pelayanan kesehatan. Bahkan, Ia mengaku, untuk pendanaan akan dialokasikan pada APBD murni.

“Kalau nominalnya kita belum tahu, ini masih didata dan belum disusun. Yang pasti kita lakukan itu lantaran banyaknya keluhan-keluhan terkait pelayana kesehatan, kita berangkat dari keluhan itu,” ujarnya.

Terpisah, Kepala Dinkes Provinsi Banten, Sigit Wardojo mengatakan, pihaknya sudah membawa pasien tersebut ke RSU Banten untuk mendapatkan perawatan intensif. “Sudah kita tangani, yang bersangkutan sudah dirawat di RSU Banten,” ujarnya.

Ia membenarkan pasien tersebut ditolak oleh RSUD Adjidarmo Lebak karena tidak memiliki kartu BPJS Kesehatan. Selain itu, RSUD Adjidarmo juga tidak ada alokasi anggaran untuk melayani kasus-kasus seperti itu.

“Dia gak punya BPJS, enggak punya apa-apa. KTP punya, tapi kan di sana (Adjidarmo) tidak ada anggaran untuk itu. Memang harus dirombak juga itu. Kalau di kita kan RSU Banten dan Malingping bisa dilayani karena ada anggaran untuk itu,” ujar Sigit