Pemprov Kawal Ketat 15 Proyek Strategis Nasional

-

SERANG-Pemerintah Provinsi Banten terus mengawal secara ketat setiap proses pelaksanaan pembangunan 15 proyek strategis nasional (PSN) yang ada di Banten. Selain memberikan dukungan anggaran dan fasilitasi terkait pembebasan lahan untuk percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional, Pemprov juga terus melakukan koordinasi terkait progres pembangunan dengan unsur terkait dan melaporkannya secara berkala dan tertulis kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo.

“Berdasarkan laporan dari Kemenetrian PUPR, progres pembangunan berjalan signifikan sesuai harapan kita. Dari 15 proyek nasional, catatannya cukup bagus dan signifikan,”ungkap Penjabat (Pj) Gubernur Banten Nata Irawan usai menggelar Coffee Morning bersama Forkompida Banten, di Pendopo Gubernur Banten, KP3B, Serang, Senin (20/03/2017).

Hadir pada kesempatan ini, unsur Forkompida Banten mulai dari Ketua DPRD Banten, Kapolda Banten, Kajati Banten, Ketua Pengadilan Tinggi, perwakilan Korem 064/Maulana Yusuf, Group 1 Kopasus, KPUD, Bawaslu, Wakil Bupati Lebak, Wakil Bupati Pandeglang, dan Kepala SKPD di lingkungan Pemprov Banten

 Menurut Nata, ke-15 proyek strategis nasional tersebut sesuai dengan lampiran dalam Peraturan Presiden (Perpres) nomor 3 tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Diantaranya meliputi, (1) Pembangunan waduk Sindangheula di Kabupaten Serang dan Kota Serang, (2) Pembangunan Jalur Kereta Api Bandara Soekarno Hatta di Kota Tangerang, (3) Program Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan di Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, Kota Serang dan Kota Cilegon, (4) Pembangunan Jalan Tol Cengkareng-Batuceper-Kunciran di Kota Tangerang, (5) Pembangunan Jalan Tol Cinere-Serpong di Kota Tangerang Selatan (Tangsel), (6) Pembangunan Jalan Tol Kunciran-Serpong di Kota Tangerang dan Kota Tangsel, (7) Pembangunan Bendungan Karian di Kabupaten Lebak, (8) Pembangunan Runway 3 Bandar Udara Soekarno Hatta di Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang, (9) Pembangunan Jalan Tol Serang-Panimbang di Kabupaten Serang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang dan Kota Serang, (10) Pembangunan Jalan Tol Serpong Balaraja di Kabupaten Tangerang dan Kota Tangsel, (11) Pembangunan Bandara Banten Selatan di Kabupaten Pandeglang, (12) Pembangunan Terminal LPG Banten kapasitas 1 juta ton per tahun, (13) Energi Asal Sampah Kota-kota Besar (Tangerang), (14) KEK Tanjung Lesung di Kabupaten Pandeglang dan (15) Percepatan Infrastruktur Transportasi Listrik dan Air Bersih untuk Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Tanjung Lesung di Kabupaten Pandeglang.  

“Tahun ini sudah disiapkan anggaran Rp.200 milyar dari PU untuk melakukan pembayaran  pembebasan lahan terhadap 80 km dengan tiga tahap pembangunan Tol Serang-Panimbang. Antara Serang-Rangkasbitung, Rangkasbitung-Pandeglang dan Pandeglang-Panimbang. Tinggal bayarnya kapan dan bulan apa itu urusan PU,” jelasnya.

Nata juga menyampaikan, Pemprov tak hanya fokus di tol Serang-Panimbang, tetapi juga akan fokus dan mendukung proyek nasional lainnya yakni waduk Sindangheula. Dimana pembebasan lahan untuk bendungan Sindangheula dialokasikan hingga Rp300 miliar, serta pembangunan infrastruktur lainnya.

“Waduk Sindangheula anggarannya sudah ada,  di APBD mendukung itu, kemudaian hal-hal lain program-program  yang ada di SKPD  yang sedang berjalan itu dukungan provinsi terhadap masyarakat kita. Kan semuanya untuk masyarakat.  Infrastruktur juga masih fokus, teknisnya coba lihat, beberapa titik dilakukan pembangunan juga jalan kita di selatan ada beberap titik juga,” sebutnya.

Pihaknya juga berjanji, bersama dinas terkait untuk membentuk tim percepatan pelaksanaan program pembangunan serta mengamati dampak permasalahan yang timbul saat proses pembebasan lahan.

“Tetapi harus dibuat tim untuk membuat catatan persoalan ditiap-tiap proyek strategis itu. Kita harus bantu pusat percepat pelaksanaan program itu. Diidentifikasi persoalannya, yang mengemuka umumnya persoalan pembebasan, nah persoalan ini yang akan dibantu oleh Kajati dan Kapolda jika ada hambatan,” ucapnya.

Nata optimis, proyek strategis yang ada di Banten ini dapat berdampak positif  terhadap ekonomi daerah dan berimpilkasi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) yang signifikan.

 

“Proyek ini pada hakekatnya dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang ada di Banten,” ucapnya.

Karena itu, Nata berharap Gubernur dan Wakil Gubernur Banten yang baru nantinya dapat menjalankan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah ) yang sudah disusun sebelumnya untuk kemajuan Banten. ”Saat ini saya hanya melakukan berbagai langkah awal dan nantinya Gubernur Banten yang baru melanjutkannya,” imbuhnya.