Perekonomian Daerah

-
Perekonomian wilayah Provinsi Banten dalam kurun waktu 2001-2005 bergerak dengan laju pertumbuhan ekonomi (LPE) rata-rata 4,93% per tahun (3,95% pada tahun 2001 dan 5,88% pada tahun 2005) Sejalan dengan peningkatan LPE tersebut PDRB atas dasar harga berlaku pada tahun 2005 telah mencapai Rp. 84,62 Trilyun dan PDRB atas dasar harga konstan (2000) sebesar Rp. 58,11 Trilyun. Sedangkan PDRB per kapita Banten meningkat dari Rp. 8,07 Juta pada tahun 2004 menjadi Rp. 9,09 Juta pada tahun 20056).

Pola perkembangan perekonomian wilayah Provinsi Banten dalam kurun waktu 2001-2005 dicirikan dengan pergeseran peranan sektoral, dimana penguatan peran sektor tersier (service) ditunjukkan oleh peningkatan yang pada tahun 2001 baru mencapai 30,98% meningkat menjadi 34,02% pada tahun 2005. Sektor sekunder yang memuat sektor industri pengolahan, listrik, gas dan air bersih memberikan konstribusi terhadap PDRB mengalami penurunan dari 59,27% (2001) menjadi 57,34% (2005). Penurunan ini disebabkan oleh semakin turunnya peranan sektor industri dalam perekonomian Banten.

Sama halnya sengan kelompok sektor sekunder, sektor primer juga mengalami penurunan dari 9,74% pada tahun 2001 menjadi 8,64% pada tahun 20056).

Sektor pertambangan dan penggalian mampu menyerap tenaga kerja secara lebih baik dibandingkan sektor-sektor lainnya, sebagaimana ditunjukkan oleh rasio rata-rata kontribusi ekonomi terhadap rata-rata kontribusi tenaga kerja yang sebesar 4,70. Kecenderungan sektor padat karya lainnya ditunjukkan oleh sektor pertanian (2,92), sektor jasa-jasa (2,50), sektor bangunan (1,53) serta sektor perdagangan hotel dan restoran (1,20). Sedangkan sektor-sektor dengan kecenderungan padat modal ditunjukkan oleh sektor listrik, gas dan air bersih (0,08), sektor industri pengolahan (0,46), sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan (0,94), serta sektor pengangkutan dan komunikasi (0,96).

Peningkatan laju pertumbuhan ekonomi antara lain ditopang oleh investasi (PMTB) yang bertumbuh dari tahun ke tahun dengan laju rata-rata 13,97% per tahun. Struktur investasi di Provinsi Banten ditunjukkan dengan komposisi investasi swasta dan masyarakat yang sebesar 68,30% serta investasi pemerintah 31,70%. Investasi swasta dan masyarakat terdiri dari PMA dan PMDN yang masing-masing berkontribusi 21,30% dan 14,31%, sedangkan peranan investasi UMKMK sebesar 32,69%. Sedangkan investasi pemerintah terdistribusi dalam dana APBN (10,39%), dana APBD Provinsi Banten (6,77%) serta dana APBD kabupaten/kota (14,54%).
  
A.       Penanaman Modal 
Meskipun terjadi kecenderungan penurunan investasi (PMA dan PMDN) selama periode 2002-2004, yang mendudukkan nilai investasi hanya sebesar Rp. 2,9 trilyun melalui 36 proyek hingga tahun 2004,  namun pada tahun 2005 realisasi investasi dapat ditingkatkan kembali menjadi Rp. 13,59 Trilyun melalui 102 proyek. Pencapaian nilai proyek investasi pada tahun 2005 tersebut telah menempatkan Banten sebagai tujuan investasi tertinggi di tingkat nasional. PMA mendominasi nilai dan jumlah proyek investasi dengan rata-rata kontribusi per tahun masing-masing 68,33% dan 80,52% per tahun, dimana hingga tahun 2006 tercatat realisasi nilai PMA sebesar Rp. 6,06 Trilyun melalui 75 proyek, baik yang bersifat investasi baru maupun perluasan investasi.

Berdasarkan realisasi investasi dalam kurun waktu 2002-2006, orientasi lokasi PMA khususnya tertuju pada Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang, dimana masing-masing sekitar 68,33% dan 21,67% terhadap jumlah realisasi PMA. Orientasi PMA terhadap Kabupaten Serang dan Kota Cilegon masing-masing hanya sekitar 6,67% dan 3,33%. Realisasi PMA di Kabupaten Lebak  selama kurun waktu tersebut tercatat hanya 1 proyek dengan nilai 230.655 US$, sedangkan di Kabupaten Pandeglang realisasi PMA sama sekali belum ada. Demikian halnya dengan realisasi PMDN yang terorientasi di Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang dan Kota Tangerang, dimana masing-masing menyerap sekitar 42,11%, 31,58% dan 21,05% dari seluruh realisasi PMDN 2002-2004.

Sektor usaha yang diminati melalui investasi masih terkonsentrasi pada sektor usaha perdagangan dan reparasi (sekitar 20,33% dari jumlah proyek PMA), industri logam dasar, barang dari logam, mesin dan elektronika (17,01%), industri karet, barang dari karet dan plastik (9,96%), industri kimia dasar, barang kimia, dan farmasi (9,96%), dan industri tekstil (7,47%). Minat usaha melalui PMA dalam mendorong mengembangkan usaha berbasis sumberdaya lokal atau yang menyentuh sektor-sektor ekonomi yang menjadi mata pencaharian utama masyarakat (pertanian) sudah mulai tumbuh namun dalam kapasitas yang masih relatif kecil, antara lain diperlihatkan dengan adanya persetujuan proyek PMA pada sektor usaha pertanian hortikultura, sayuran dan bunga (1 proyek), industri pengolahan, pengawetan buah-buahan dan sayuran (1 proyek) serta industri tepung dan pati (1 proyek).

B.       Perindustrian

Terjadi penurunan jumlah industri dalam kurun waktu 2001-2003, dari 1.664 perusahaan (2001) menjadi 1.576 perusahaan (2003) dengan laju penurunan rata-rata per tahun 2,67% atau sekitar 44 perusahaan yang menutup usahanya per tahun. Penurunan jumlah industri hampir terjadi di seluruh kabupaten/kota, kecuali di Kabupaten Tangerang yang mengalami peningkatan 0,97%. Tingkat penurunan jumlah industri di Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Serang cukup tinggi, dimana masing-masing mencapai 45,00% dan 14,15%. Penurunan jumlah industri tersebut berimbas pada menurunnya jumlah tenaga kerja yang terserap, dengan laju penurunan rata-rata per tahun 1,42%, dimana tingkat penurunan tertinggi terjadi di Kota Cilegon (38,11%) dan Kabupaten Pandeglang (9,65%).

Berdasarkan perbandingan antara jumlah tenaga kerja dengan jumlah perusahaan pada 22 golongan industri yang ada di Provinsi Banten menunjukkan sekitar 98,16% perusahaan yang ada tergolong dalam industri besar (menyerap tenaga kerja lebih dari 100 orang), sisanya 1,59% perusahaan tergolong dalam industri menengah (menyerap tenaga kerja 20 sampai 99 orang). Dalam hal nilai tambah yang dihasilkan industri hingga tahun 2003, meskipun menunjukkan peningkatan dari Rp. 29.320,56 Milyar (2001) menjadi Rp. 34.845,41 Milyar (2003), namun proporsi nilai tambah antara industri besar dengan industri menengah menunjukkan kesenjangan yang cukup tinggi, yaitu masing-masing 99,77% dan 0,23%.

Nilai impor bahan baku, bahan antara (intermediate), dan komponen untuk seluruh industri meningkat dari 28 persen pada tahun 1993 menjadi 30 persen pada tahun 2002. Khusus untuk industri tekstil, kimia, dan logam dasar nilai tersebut mencapai 30-40 persen, sedangkan untuk industri mesin, elektronik dan barang-barang logam mencapai lebih dari 60 persen. Tingginya kandungan impor ini mengakibatkan rentannya biaya produksi terhadap fluktuasi nilai tukar rupiah dan kecilnya nilai tambah yang mengalir pada perekonomian domestik (Perpres No. 7 Tahun 2004 Tentang RPJM Nasional 2004-2009). Sesuai dengan jenis industri yang mendominasi di Provinsi Banten, maka kondisi ini diperkirakan turut mewarnai permasalahan lemahnya struktur industri di tingkat daerah.

C.       Perdagangan
Posisi strategis Provinsi Banten yang merupakan gerbang barat Pulau Jawa (sebagai simpul rantai distribusi dari Pulau Sumatera menuju Pulau Jawa dan sebaliknya), berada dekat dengan perlintasan pelayaran internasional (Selat Sunda merupakan jalur ALKI yang menghubungkan antara Asia Barat dan sekitarnya dengan Asia Pasifik), serta berbatasan langsung dengan pusat pemasaran nasional yaitu DKI Jakarta. Pelabuhan Merak merupakan salah satu dari 6 (enam) pelabuhan di Pulau Jawa dengan volume dan nilai ekspor tertinggi (Statistik Indonesia 2002). Selanjutnya pelabuhan-pelabuhan besar di Provinsi Banten merupakan salah satu dari 10 (sepuluh) pelabuhan di tingkat nasional dengan volume angkutan tertinggi.

Volume ekspor pada tahun 2005 mengalami penurunan yaitu dari 1.274.510 ton (2000) menjadi 1.000.092 Ton (2005), akan tetapi dari nilai ekspor (USD) selama kurun waktu tersebut mengalami kenaikan 17,49% atau USD. 478.464.506. pada tahun 2000 naik menjadi USD. 562.154.306 pada tahun 2005. Impor melalui pelabuhan-pelabuhan utama di Provinsi Banten lebih mendominasi daripada ekspor, baik dari sisi volume maupun nilainya. Sejak tahun 2000 hingga tahun 2005 rata-rata volume impor telah mencapai 6.888.500 Ton dengan volume terbesar pada tahun 2004 yang mencapai 10.199.949 Ton. Sedangkan nilai ekspor rata-rata adalah US$ 2.127.659.343 dan US$ 3.581.975.185, dengan laju pertumbuhan volume dan nilai impor rata-rata per tahun (2000-2005) masing-masing sebesar 11,84% dan 14,96%.

Hingga tahun 2004 terdapat 29 jenis komoditi ekspor melalui pelabuhan-pelabuhan utama di Provinsi Banten. Berdasarkan volume dan nilai ekspor atas seluruh komoditi tersebut, menunjukkan kesenjangan yang sangat tinggi, yang ditunjukkan oleh dominasi bahan kimia organik, besi dan baja, serta kertas, barang dari pulp/kertas dengan persentase volume ekspor masing-masing 38,71%, 31,40% dan 15,97%, serta dengan nilai ekspor masing-masing 47,15%, 23,30% dan 17,51%. Bahan kimia anorganik dan aneka produk kimia meskipun dengan volume dan nilai yang cukup jauh dari komoditi diatas, namun masih memiliki persentase volume dan nilai ekspor yang berkisar antara 2 sampai 5%. Sedangkan 24 komoditi lainnya hanya memiliki persentase volume dan nilai ekspor rata-rata di bawah 1,06%.

Hingga tahun 2004 terdapat 369 pasar, yang terdiri dari 197 pasar dengan bangunan, 150 pasar tanpa bangunan, dan 22 pasar hewan. Di Kota dan Kabupaten Tangerang, jumlah pasar per kecamatan sudah telah mencapai 4-5 pasar/kecamatan atau setiap pasar melayani 2-3 desa/kelurahan, sedangkan di Kota Cilegon, Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak baru mencapai 2-3 pasar/kecamatan atau setiap pasar melayani 4-6 desa/kelurahan. Hasil produksi lokal belum diserap secara optimal, dimana kondisi tersebut setidaknya dapat ditunjukkan dengan cukup tingginya laju inflasi di Kota Serang/Cilegon pada tahun 2003 (5,21%) dan 2004 (6,40%) yang lebih besar dari laju inflasi nasional (tahun 2003 sebesar 5,06% dan tahun 2004 sebesar 6,36%).

D.       Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Sampai dengan tahun 2004 jumlah koperasi mencapai 5.001 unit dengan jumlah anggota sebanyak 737.543 orang. Berdasarkan jumlah tersebut, koperasi yang masih aktif hanya sebesar 3.261 unit atau hanya sekitar 65,21%, namun baru sekitar 74,49% unit koperasi aktif yang memiliki manajer koperasi. Persentase jumlah koperasi non aktif semakin membesar dari 31,26% (1.489 unit) pada tahun 2003 menjadi 34,79% (1.740 unit) pada tahun 2004. Selanjutnya, jumlah SHU yang dihasilkan dalam kurun waktu 2002-2004 juga mengalami penurunan dari sekitar Rp. 71,60 milyar menjadi Rp. 51,12 milyar, atau dengan tingkat penurunan 28,60%.

Hingga tahun 2004 industri kecil di Provinsi Banten berjumlah 23.789 unit, sedangkan industri kerajinan 33.446 unit. Berdasarkan jumlah SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) yang diberikan pada tahun 2004 menunjukkan legalitas usaha industri kecil dan kerajinan baru mencapai sekitar 22,15%. Industri kecil sebagian besar tersebar di Kabupaten Lebak (13.097 unit), sedangkan industri kerajinan paling berkembang di Kabupaten Tangerang (14.449 unit). Berbagai permasalahan yang diperkirakan masih dihadapi oleh UMKM di Provinsi Banten adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia UMKM khususnya dalam bidang manajemen, organisasi, penguasaan teknologi, dan pemasaran; rendahnya kompetensi kewirausahaan UMKM; keterbatasan akses kepada sumber daya produktif terutama terhadap permodalan, teknologi, informasi dan pasar; produk jasa lembaga keuangan sebagian besar masih berupa kredit modal kerja, sedangkan untuk kredit investasi sangat terbatas; peran masyarakat dan dunia usaha dalam pelayanan kepada UMKM juga belum berkembang, karena pelayanan kepada UMKM masih dipandang kurang menguntungkan.

E.      Pertanian dan Peternakan
Luas panen dan produksi budidaya padi dari 338.666 ha dan 1.468.765 ton atau dengan tingkat produksi per hektar mencapai 4,34 ton/ha pada tahun 2002 telah berkembang menjadi 364.721 ha dan  1.812.495 ton atau dengan tingkat produksi per hektar mencapai 49,7 ton/ha hingga tahun 2005. Bila mengacu pada pola perkembangannya, pada tahun 2005 dan 2006 tingkat produksi per hektar diperkirakan tetap meningkat meskipun dengan kecenderungan melambat. Praktek budidaya selama kurun waktu 2002-2004 semakin membaik (intensif), sebagaimana tercermin dari laju pertumbuhan produksi rata-rata yang lebih tinggi (11,16% per tahun) dari laju pertumbuhan luas panen rata-rata (2,33% per tahun) atau dengan rasio 4,78 (apabila nilai rasio > 1 maka kecenderungannya intensifikasi, dan apabila nilai rasio < 1 maka kecenderungannya ekstensifikasi).

Meskipun rata-rata laju pertumbuhan kinerja produksi per luas panen untuk seluruh jenis tanaman palawija yang diusahakan meningkat, namun pola dan praktek produksi palawija relatif belum bertumbuhkembang, dimana dengan laju pertumbuhan rata-rata luas panen yang cukup baik (2,48% per tahun) namun peningkatan laju pertumbuhan rata-rata produksi hanya sebesar 4,08% per tahun, atau dengan rasio yang hanya mencapai 1,64. Diantara berbagai jenis tanaman palawija yang diusahakan, hanya ubi kayu dan kacang kedelai yang memiliki rasio laju pertumbuhan produksi rata-rata berbanding laju pertumbuhan luas panen rata-rata di atas angka 1 (masing-masing 1,41 dan 6,75).

Secara rata-rata luas panen untuk jenis tanaman sayuran yang diusahakan mengalami peningkatan dari 13.777 ha pada tahun 2002 menjadi 19.095,13 ha hingga tahun 2005. Namun dalam kurun waktu yang sama, produktifitas untuk jenis tanaman sayuran yang diusahakan semakin menurun, dimana berdasarkan kapasitas produksi per luas panen dari 59,71 ton/ha pada tahun 2002 menjadi 7,51 ton/ha pada tahun 2005. Penurunan tersebut antara lain disebabkan oleh perubahan variasi minat petani terhadap jenis tanaman yang diusahakan dari tahun ke tahun. Laju pertumbuhan luas panen dalam kurun waktu 2002-2004 bergerak pada angka 17,75% per tahun, namun laju pertumbuhan produksi justeru berada pada posisi -0,73% per tahun.

Budidaya ternak di Provinsi Banten meliputi jenis budidaya sapi potong, sapi perah, kerbau, kuda, kambing, domba dan babi. Secara keseluruhan, jumlah populasi ternak yang dibudidayakan semakin meningkat antara tahun 2002-2004 dengan rata-rata laju pertumbuhan jumlah dan jenis populasi sebesar 24,97% per tahun. Persediaan (stock) ternak untuk kebutuhan konsumsi daging pada tahun 2004 dibandingkan dengan jumlah ternak yang dipotong menunjukkan sisi penyediaan yang sudah sangat memadai. Khusus untuk ternak sapi, jumlah populasi ternak yang tersedia pada tahun 2004 hanya 24,25% terhadap jumlah ternak yang dipotong, sehingga dalam penyediaan kebutuhan konsumsi sebagian besar masih didatangkan dari luar.

Populasi ternak unggas di Provinsi Banten dalam kurun waktu 2002-2005 mengalami peningkatan dengan rata-rata laju pertumbuhan jumlah untuk seluruh jenis sebesar 16,70%, yang meliputi ayam buras, ayam ras (pedaging dan petelur) serta itik. Sedangkan untuk produksi ternak unggas, walaupun secara keseluruhan masih memiliki rata-rata laju pertumbuhan produksi sebesar 14,79%, namun untuk produksi ternak yang menghasilkan daging (ayam buras dan ayam pedaging) setiap tahunnnya mengalami penurunan. Pada tahun 2005-2006 diperkirakan populasi dan produksi unggas mengalami penurunan seiring dengan merebaknya kasus flu burung yang menyebabkan adanya kegiatan pemusnahan unggas maupun penurunan diakibatkan kekhawatiran masyarakat dalam mengkonsumsi daging unggas.

Nilai tambah komoditas ini masih rendah karena pada umumnya pemasaran atau ekspor dilakukan dalam bentuk segar (produk primer) dan olahan sederhana. Perkembangan industri hasil pertanian belum optimal, ditunjukkan oleh rendahnya tingkat utilisasi industri hasil pertanian dan perikanan. Peningkatan nilai tambah produk pertanian melalui proses pengolahan memerlukan investasi dan teknologi pengolahan yang lebih modern. Kondisi ini diperberat oleh semakin tingginya persaingan produk dari luar negeri, baik yang masuk melalui jalur legal maupun ilegal. Perkembangan dalam tiga tahun terakhir, Indonesia sudah menjadi importir netto untuk komoditas tanaman bahan makanan, hasil ternak dan pakan ternak, beras, jagung, dan gula.

Pendapatan per kapita petani/nelayan dan masyarakat di sekitar hutan di Provinsi Banten dari sekitar Rp. 6.538.232 per kapita/tahun pada tahun 2002 meningkat menjadi Rp. 8.004.179 per kapita/tahun hingga tahun 2005, dan bila melihat rata-rata pengeluaran per kapita per bulan pada tahun 2005 yang sebesar Rp. 1.956.287 per kapita/bulan tentunya pendapatan petani masih jauh tertinggal (Rp. 667.015 per kapita/bulan). Selanjutnya, sebagian besar kelompok masyarakat ini termasuk golongan miskin dengan usaha pertanian, perikanan dan kehutanan, yang masih tradisional dan bersifat subsisten.

F.       Kehutanan dan Perkebunan
Luas hutan negara di Provinsi Banten mengalami peningkatan antara tahun 2003 (78.649,61 ha) ke tahun 2004 (80.189,58 ha) dengan laju pertumbuhan sebesar 1,96%. Dengan demikian, proporsi hutan negara terhadap luas semakin meningkat, yaitu dari 8,94% menjadi 9,11%. Hingga tahun 2004, sebaran hutan secara dominan terdapat di Kabupaten Pandeglang (47,89%) dan Kabupaten Lebak (46,02%), sedangkan sisanya di Kabupaten Serang (6,09%). Bila ditinjau menurut jenisnya, terjadi pergeseran yang drastis antara komposisi hutan lindung dengan hutan produksi dalam kurun waktu 2003-2004, dimana hutan lindung dengan luasan 25.116,01 ha (31,93% terhadap luas hutan negara) pada tahun 2003 menjadi 7.894,11 ha (9,84%) pada tahun 2004 atau dengan laju penurunan sebesar 69,17% (berkurang 17.221,90 ha). Keberadaan hutan produksi mengalami peningkatan dari 53.533,60 ha pada tahun 2003 menjadi 72.295,47 ha hingga tahun 2004, atau dengan laju pertumbuhan 35,05%. Hutan produksi tetap dari 53.533,60 ha (2003) menjadi 42.479,95 ha (2005) atau menurun dengan laju 35,05% (berkurang 10.996,05 ha), sedangkan penerapan fungsi hutan produksi terbatas pada tahun 2005 meliputi luasan 80.160,11 ha (62,01% terhadap hutan produksi secara keseluruhan).

Meningkatnya produktifitas pemanfaatan hasil hutan dalam bentuk kayu hingga tahun 2005 didominasi oleh jenis kayu jati dan kayu rimba. Bila mengacu pada luas hutan produksi antara tahun 2003-2005, produktifitas nilai produksi hasil hutan mengalami peningkatan dari Rp. 224.846,55/ha menjadi Rp. 423.588,14/ha atau meningkat sebesar 88,39%, dimana hal ini diantaranya disebabkan oleh penerapan perluasan hutan produksi terbatas. Peningkatan nilai produksi tersebut juga dipengaruhi oleh peningkatan laju pertumbuhan volume produksi kayu jati dan kayu rimba dalam kurun waktu yang sama, yaitu masing-masing 302,26% dan 52,92%.

Peran hutan umumnya hanya dipandang dari sisi produksi hasil kayunya saja. Padahal beberapa penelitian menyebutkan bahwa nilai hutan dari hasil kayu hanya 7 persen, sementara selebihnya berasal dari hasil hutan non kayu. Namun demikian sampai sekarang yang dimanfaatkan masih terkonsentrasi pada kayu. Hasil hutan non kayu yang cukup potensial antara lain adalah rotan, tanaman obat-obatan, dan madu.

Budidaya perkebunan di Provinsi Banten diusahakan melalui 3 (tiga) jenis pengusahaan yang terdiri dari perkebunan besar negara, perkebunan besar swasta dan perkebunan rakyat yang banyak berkembang di Kabupaten Pandeglang, Lebak, Serang dan Tangerang. Berdasarkan luasan yang diusahakan, terjadi peningkatan luas perkebunan dari 92.742,94 ha pada tahun 2002 menjadi  181.247,60 hingga tahun 2004 atau dengan laju pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 46,38%. Tingginya peningkatan luas area tersebut, terutama disebabkan oleh peningkatan luas area perkebunan rakyat pada tahun 2003 yang mencapai 82.781,50 ha atau meningkat 105,43% dari  78.517,23 ha pada tahun 2002. Pengelolaan perkebunan rakyat dalam kurun waktu 2002-2004 juga dapat dikatakan lebih baik, dimana rata-rata proporsi luas area menghasilkan (73,35%) dan tanaman muda (16,54%) per tahunnya lebih besar dari rata-rata proporsi luas tanaman rusak (10,11%).

Berdasarkan jenis tanaman yang diusahakan oleh perkebunan besar negara dan perkebunan besar swasta meliputi karet, kelapa sawit, kakao dan kelapa. Untuk budidaya kelapa, karet, kakao dan kelapa sawit oleh kedua jenis usaha tersebut berkembang cukup baik, dimana rata-rata laju pertumbuhan luas area menghasilkan dalam kurun waktu 2002-2005 mengalami peningkatan, meskipun laju pertumbuhan produksi (seluruh jenis tanaman) berkembang secara fluktuatif dan rata-rata luas area tanaman rusak masih lebih tinggi dari rata-rata luas area tanaman muda. Jenis tanaman yang diusahakan melalui perkebunan rakyat mengalami penurunan, dimana dari 22 jenis tanaman pada tahun 2002, menjadi 21 jenis tanaman (2003) dan  selanjutnya hanya 32 jenis tanaman (2005).

Nilai tambah komoditas perkebunan masih rendah karena pada umumnya pemasaran dilakukan dalam bentuk segar (produk primer) dan olahan sederhana. Perkembangan industri hasil perkebunan belum optimal, meskipun industri karet dan barang dari karet merupakan golongan industri dengan jumlah terbesar di Provinsi Banten (2005), namun industri-industri yang memanfaatkan produk perkebunan lainnya seperti kopra, CPO, BCK, dan lain-lainnya masih terbatas.

G.       Kelautan dan Perikanan
Usaha perikanan di Provinsi Banten meliputi jenis perikanan tangkap (laut dan perairan umum) serta perikanan budidaya (laut, tambak, kolam, sawah, keramba, jaring terapung). Produksi perikanan hingga tahun 2004 mencapai 76.324,05 Ton dengan nilai Rp. 538.130 Juta (merupakan penurunan dari produksi 87.279,40 Ton dengan nilai produksi Rp. 588.101 Juta pada tahun 2002). Penurunan produksi perikanan terutama dipengaruhi penurunan produksi perikanan tangkap yang mencapai 17,65% dalam kurun waktu 2002-2004, sedangkan penurunan produksi perikanan budidaya hanya sebesar 2,95%. Perikanan tangkap berkontribusi terhadap produksi sebesar 70,98% dan nilai produksi sebesar 54,24%, sedangkan perikanan budidaya berkontribusi terhadap produksi sebesar 29,02% dan nilai produksi sebesar Rp. 45,76%.

Potensi sumberdaya perikanan tangkap laut Provinsi Banten tersebar di Laut Jawa, Selat Sunda dan Samudera Hindia, atau pada wilayah perairan Provinsi Banten yang seluas 11.134,224 km2 (belum termasuk perairan nusantara/ teritorial dan zona ekonomi ekslusif indonesia/ZEEI), namun pengembangan penangkapan ikan saat ini masih terkonsentrasi di Laut Jawa dan Selat Sunda. Disisi lain, dalam Rencana Tata Ruang Kelautan Nasional (RTRKN, DKP 2003) pengembangan penangkapan ikan di Laut Jawa sudah harus dibatasi terkait dengan kecenderungan over fishing. Potensi sumberdaya perikanan tangkap laut sendiri masih berpeluang besar untuk dikembangkan, hal ini setidaknya tercermin dari produksi tahun 2005 yang sebesar 58.753,11 Ton baru memanfaatkan 76,98% dari potensi lestari di wilayah perairan Kab. Pandeglang (92.971 Ton), sehingga belum memperhitungkan potensi lestari wilayah perairan lainnya.

Produktivitas usaha perikanan budidaya masih perlu ditingkatkan, antara lain tercermin dari kondisi pada tahun 2005 dimana produktivitas budidaya tambak baru mencapai 0,87 Ton/Ha dan budidaya ikan di sawah mencapai 0,72 Ton/Ha. Disamping itu produksi budidaya laut baru berkontribusi 12,91% terhadap produksi perikanan budidaya atau 3,74% terhadap produksi perikanan keseluruhan. Potensi sumber daya perikanan budidaya juga masih berpeluang besar untuk dikembangkan, seperti budidaya laut (KJA dan rumput laut) di pantai utara dan pantai barat, lahan tambak hingga tahun 2005 baru dimanfaatkan sekitar 79,7 % (10..970,70 Ha) dari potensi 13.768,9 Ha, lahan sawah yang dimanfaatkan untuk budidaya perikanan baru sekitar 6,18% (5.209,22 Ha) dari 84.315,40 Ha, ketersediaan lahan yang masih memadai untuk pengembangan kolam budidaya ikan yang baru memanfatkan 1.280,76 Ha, serta keberadaan perairan umum (sungai, waduk, situ) untuk pengembangan budidaya keramba.

Berdasarkan jumlahnya, armada perikanan tangkap mengalami penurunan dari 5.129 unit (tahun 2002) menjadi 4.804 unit hingga tahun 2005. Dalam usaha penangkapan ikan hingga tahun 2004 didominasi oleh penggunaan armada Perahu Motor Tempel (65,24%) dan Kapal Motor hingga 20 GT (23,36%), hal ini menunjukkan kapasitas usaha penangkapan ikan masih rendah dan berorientasi pada wilayah perairan pantai (hingga 12 Mil). Di samping itu, dengan melihat zona penangkapan ikan yang dapat dimanfaatkan (perairan pantai hingga ZEEI), belum didukung dengan keberadaan pelabuhan perikanan yang memiliki kapasitas pelayanan yang setara dengan potensi wilayah perairan.

Bila mengacu pada standar konsumsi ikan per kapita (FAO), jumlah produksi ikan di Provinsi Banten belum mampu memenuhi kebutuhan lokal terhadap pangan yang berasal dari protein ikan, dimana dengan jumlah produksi sebesar 86.531,14 Ton (2005) dan jumlah penduduk 9.083.144 Jiwa hanya mencapai 9,2 Kg/Kapita/Tahun (32,82%) dari yang sekurangnya 29 Kg/Kapita/Tahun. Meskipun belum terpenuhinya kebutuhan lokal, produk perikanan Provinsi Banten sudah merambah pasar luar negeri meskipun masih terbatas, dimana komoditi Udang Beku pada tahun 2003 di-eksport melalui 3 perusahaan cold storage dengan kapasitas produksi 280 Ton/Tahun dan dengan negara tujuan Jepang dan USA.

Dengan memperkirakan nilai PDRB ADHB Sub Sektor Perikanan hingga tahun 2004 yang sebesar Rp. 495,52 Milyar, serta jumlah Masyarakat Perikanan yang sebesar 158.673 jiwa, maka pendapatan per kapita masyarakat perikanan hingga tahun 2005 masih dalam tingkat yang memprihatinkan, yaitu hanya berkisar Rp. 3.122.930/tahun atau Rp. 260.244/bulan. Selanjutnya, sebagian besar kelompok masyarakat ini termasuk golongan miskin dengan pola usaha yang masih tradisional dan bersifat subsisten. Minimnya akses terhadap informasi dan sumber permodalan, menyebabkan masyarakat petani/nelayan tidak dapat mengembangkan usahanya secara layak ekonomi. Bahkan, dalam tahun-tahun terakhir kenaikan BBM yang menaikkan ongkos produksi telah mengurangi intensitas nelayan untuk melaut. 

H.      Pariwisata
Daya tarik kepariwisataan tersebut secara garis besar diklasifikan dalam wisata alam, wisata sejarah dan budaya, wisata buatan (binaan), serta kehidupan masyarakat tradisional (living culture). Hingga saat ini telah diidentifikasi keberadaan 241 obyek wisata yang terdiri dari obyek wisata kategori alam (60 obyek) dan obyek wisata kategori buatan (181 obyek). Secara kewilayahan, pola pengembangan pariwisata Provinsi Banten terdiri dari Kawasan Wisata Pantai Barat, Kawasan Wisata Ziarah, Kawasan Wisata Pantai Selatan dan Kawasan Wisata Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK). Dalam Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Provinsi Banten (Diparsenibud 2004) telah ditetapkan 18 kawasan pengembangan pariwisata yang tersebar di seluruh kabupaten/kota berdasarkan hasil pengelompokan (clustering) obyek-obyek wisata yang ada.

Dari 18 kawasan pengembangan pariwisata yang ditetapkan tersebut, sebagian telah bertumbuhkembang menjadi obyek wisata nasional maupun internasional, seperti Kawasan Pantai Anyer-Carita-Tanjung Lesung, Living Culture Baduy, dan TNUK. Namun bertumbuhkembangnya kawasan wisata secara umum masih terkonsentrasi pada wilayah utara dan barat Provinsi Banten. Sedangkan kawasan-kawasan pengembangan wisata di wilayah selatan belum bertumbuhkembang terutama disebabkan oleh keterbatasan infrastruktur (transportasi dan akomodasi wisata). Meskipun kinerja pariwisata daerah melalui indikator laju pertumbuhan tamu nusantara dan tamu mancanegara pada hotel bintang dan non bintang mengalami peningkatan dalam kurun waktu 2002-2004 masing-masing 40,84% dan 40,25% per tahun, namun rata-rata lama menginap tamu mancanagera menunjukkan kecenderungan stagnan, yaitu dari 4,96 hari (2002), 4,99 hari (2003) dan 4,12 hari (2004) dan 2,98 hari (2005). Disamping itu, proporsi kunjungan tamu nusantara dan mancanegara pada hotel bintang dan non bintang di wilayah selatan (Kabupaten Pandeglang dan Lebak) hingga tahun 2005 masing-masing hanya sebesar 23,84% dan 11,47%.

Sumber  : Dokumen RPJM Prov. Banten Tahun 2007 - 2012